TNI tak akan ganti nama KRI Usman Harun

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan tak terpengaruh oleh pernyataan keberatan dari Singapura terkait penamaan kapal perang terbaru KRI Usman Harun.

Kapal jenis frigat buatan Inggris ini menimbulkan protes Singapura karena dinamai dengan nama dua mantan prajurit marinir yang meninggal di Singapura akibat hukuman mati yang dijatuhkan pemerintah setempat tahun 1965.

Menamai KRI dengan nama kedua marinir itu menurut Menteri Luar Negeri Singapura K. Shanmugam dalam pernyataan tertulisnya
Rabu (05/02) malam, akan
mengorek kembali luka lama
warga Singapura, "terutama
keluarga para korban".

Juru bicara TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul mengatakan tak soal ada keberatan itu ditujukan pada Indonesia, karena menilai ini sekedar beda persepsi antara dua negara.

"Ini kan soal persepsi saja, kami dan Singapura punya pandangan berbeda tentang nama dua tokoh yang kita anggap perlu diabadikan ini," kata Iskandar kepada Dewi Safitri dari BBC Indonesia.

Iskandar juga mengatakan
masalah tak perlu dilanjutkan
karena insiden semacam ini
bukan baru pertama terjadi.

"Saya contohkan dalam kasus KRI Diponegoro atau KRI Hasanuddin dan lain-lain. Kita tahu mereka berperang dengan Belanda dulu. KRI-nya bahkan dibuat di Belanda. Diresmikan juga di Belanda, setelah selesai KRI Diponegoro, Hasanuddin dikirim kembali, diantar pejabat terkait setempat dari Belanda. Dan tidak menjadi masalah seperti sekarang ini.
Mudah-mudahan kali ini pun
tidak dianggap berpotensi
menjadi masalah," tambah
Iskandar.

'Flat saja'

Pemerintah Indonesia sedang
sibuk terlibat dalam konfrontasi dengan negara tetangga ketika Marinir Osman Ali dan Harun Said ditangkap di Singapura tahun 1965.

Keduanya diadili dengan dakwaan tahu rencana serangan dan
pemboman di Gedung MacDonal House di Orchard Road tanggal 10 Maret tahun yang sama, yang menewaskan tiga korban dan melukai puluhan orang lainnya.

Dua negara kemudian mengakui perseteruan akibat insiden ini ditutup saat PM Lee Kuan Yew menabur bunga di pusara kedua marinir tersebut di TMP Kalibata, pada tahun 1973 saat melawat ke Jakarta.

Jubir TNI yakin insiden ini tak
akan menganggu hubungan baik militer dua negara.

Namun sebagai bentuk keberatan setelah nama KRI Usman Harun ditetapkan, Menlu Shanmugan telah menghubungi Menlu Marty Natalegawa Rabu malam untuk menyampaikan keberatan secara langsung.

Menurut awak Atase Pertahanan di KBRI Singapura, Yudo Herdyanto, kasus ini lebih ramai di media ketimbang di tengah publik setempat.

Masyarakat Singapura menurut temuannya tak banyak mempersoalkan insiden penamaan kapal ini.

"Dari sikap warga setempat yang bisa kami ajak bicara seperti mereka tak menganggap ini penting. Tidak terlalu tertarik
yang penting buat mereka
bekerja. Flat-flat saja," kata Yudo melalui sambungan telepon internasional.

Belum ada pernyataan resmi dari Kementrian Luar Negeri RI terkait sikap Singapura ini.

Menlu Marty Natalegawa pekan depan direncanakan akan menjadi tuan rumah dari kunjungan menlu Singapura di Jakarta.

Golkar Dukung Nama KRI Usman Harun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --
Partai Golkar mendukung TNI
Angkatan Laut (AL) terkait
penamaan salah satu kapal
perang dengan nama KRI Usman Harun. Pemberian nama itu membuat Pemerintah Singapura mengeluarkan keprihatinan atas tindakan penamaan tersebut.

"TNI AL menghormati pahlawan dan senior mereka yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Jadi, Partai Golkar mendukung pemberian nama KRI Usman Harun," kata Anggota Komisi I
DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya dalam siaran pers BKPP Golkar yang diterima di Jakarta, Sabtu (8/2).

Tantowi menuturkan, Harun Said dan Usman Haji Mohamed Ali merupakan dua prajurit Korps Komando Operasi (KKO) TNI AL, yang gugur setelah dihukum mati oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968.

Keduanya, tertangkap setelah
melakukan pengeboman di
MacDonald House di Orchard
Road, Singapura, pada 10 Maret 1965. Aksi pengeboman tersebut diketahui menewaskan tiga orang dan melukai 33 orang.

Ketika itu, lanjutnya, Usman dan Harun menjalani tugas dalam Operasi Dwikora saat konfrontasi pemerintah Republik Indonesia dengan Malaysia, sebelum
Singapura memisahkan diri.

Menurutnya, tindakan
pengeboman itu ditujukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka sebagai prajurit
dalam membela bangsa
Indonesia. "Jadi keduanya tidak sedang melakukan genosida atau pemusnahan suatu etnis masyarakat. Tetapi karena membela negaranya," katanya.

Ia berpendapat, hal itu juga
mengakibatkan tidak ada alasan bagi negara mana pun
melakukan intervensi terhadap
Indonesia dalam menentukan
nama kapal perang Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah
Singapura menyatakan
keprihatinannya atas penamaan kapal perang baru milik TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Usman Harun. Pemerintah
Indonesia dalam hal ini TNI AL, menyatakan penamaan KRI itu sudah sesuai tatanan, prosedur, dan penilaian yang berlaku di Indonesia.

YANG MALAH BIKIN GREGET DAN MEMBUAT BULU KUDUK SINGAPURA BERDIRI!

Pemerintah diminta buat kapal besar Usman Harun II

Sindonews.com - Pemerintah
diminta untuk tidak menggubris protes dari Singapura yang menentang pemberian nama terhadap salah satu armada
kapal laut milik Angkatan Laut
(AL) dengan nama KRI Usman
Harun.

Alasannya, Sersan Dua KKO
Anumerta Usman Janatin bil H Ali Hasan dan Kopral Anumerta Harun Said sudah tercatat sebagai Pahlawan Nasional Indonesia.

"Protes keberatan Singapura
tidak perlu digubris. Singapura itu memang kebangetan kebutaannya kalau sampai tidak tahu bahwa Usman dan Harun itu Pahlawan Nasional Indonesia," kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon,
Jumat (7/2/2014).

Bahkan politikus Partai Golkar ini memrotes balik tindakan
pemerintah Singapura yang
menghukum mati Usman dan
Harun. Sebagai negara tetangga hal tersebut tak layak dilakukan.

"Singapura itu sudah bertindak terlalu berlebihan dan tidak berperasaan telah menghukum gantung dua prajurit KKO itu.
Kalau sadar sebagai tetangga, hukum gantung itu tidak mungkin dilakukan, maksimal hukuman seumur hidup," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Hajriyanto juga mengimbau agar Pemerintah Indonesia membuat kapal lebih besar dan didukung fasilitas yang canggih. "Kita
namakan KRI Usman Harun II," imbuhnya.

Protes Singapura terhadap
penamaan KRI Usman-Harun
karena keduanya dianggap tokoh yang ditangkap dan dihukum gantung oleh Pemerintah
Singapura atas tuduhan
melakukan pengeboman di
sekitar MacDonald House di
Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965.

Jenazah kedua Usman-Harun
sudah dimakamkan di Taman
Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Ini kecanggihan KRI Usman Harun yang diprotes Singapura

Merdeka.com - Pemerintah
Singapura memprotes
penyematan nama Sersan
Usman Haji Mohamad Ali dan
Kopral Harun Said pada tiga
Kapal Perang Republik
Indonesia (KRI) baru milik TNI
AL. Protes pun dilayangkan
Menteri Luar Negeri Singapura, K Shanmugam kepada Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa .

Penolakan itu bukan tanpa
alasan, masyarakat Singapura menganggap keduanya adalah pelaku kejahatan. Sebab, dua marinir asal Indonesia ini melakukan pengeboman terhadap sebuah bank bernama McDonald's House yang menewaskan tiga orang dan melukai 22 warganya.

Indonesia tidak bergeming, TNI AL sendiri menyatakan
disematkannya nama Usman
Harun pada satu dari tiga kapal baru sudah melalui prosedur tetap. Pencantuman nama diberikan sebagai penghormatan bagi para pahlawan nasional
atau prajurit TNI AL yang
berjasa luar biasa untuk bangsa dan negara.

"Proses penamaan sudah
melalui prosedur dan dilakukan oleh anggota tim yang ditunjuk. Kami memilih nama KRI Usman Harun karena mereka adalah pahlawan nasional yang berjasa kepada bangsa ini," kata Kadispen TNI AL Laksamana Untung Surapati.

Dari penelusuran merdeka.com, KRI Usman Harun merupakan
satu kapal dari tiga kapal baru
yang akan dimiliki TNI AL. Dua kapal lainnya diberi nama KRI John Lie dan KRI Bung Tomo. Kapal ini dibuat BAE Systems Marine di Inggris.

KRI Usman Harun merupakan
kapal patroli lepas pantai jenis korvet. Kapal ini sebelumnya dibuat khusus untuk Angkatan
Laut Kerajaan Brunei
Darussalam. Kontrak dimulai
sejak 1995, dan diluncurkan
berturut-turut pada Januari
2001, Juni 2001 hingga Juni
2002.

Sesuai kontrak, kapal ini
seharusnya sudah
dipindahtangankan pada Brunei pada Juni 2007. Namun,
pemerintah Brunei memutus
perjanjian dengan alasan
kekurangan personel, mereka
lantas menghubungi perusahaan German Lürssen untuk mencari pembeli baru.

Selang lima tahun, Indonesia
menyatakan tertarik membeli
ketiga kapal itu dan diharapkan
dapat beroperasi dalam kurun
2013-2014.

Kapal ini dilengkapi misil MBDA Exocet Block II anti-ship serta VL MICA anti-air. Misil jenis Exocet mampu melesat hingga 72 km dengan kecepatan 1,134
km per jam. Sementara, VL
Mica mampu melesat hingga 80 km untuk menjatuhkan
serangan pesawat tempur.

Meriam Oto Melara 76mm
menjadi kekuatan utama kapal ini. Terpasang di dek bagian depan, meriam ini dapat digunakan sebagai pertahanan atas tembakan kapal lawan dan menargetkan serangan udara. Senjata ini mampu menembakkan 110 butir amunisi dengan jarak tembak sejauh 16 km.

Perlengkapan sensor dan radar
jammer menjadi salah satu
kelebihan lainnya. Thales
Sensors Cutlass 242 dan
Scorpion radar jammer ini
mampu mencegah serangan
dari kapal musuh.

Sebagai mesin penggerak,
empat MAN 20 RK270 dipasang
di kedua sisi kapal. Alhasil,
kapal ini mampu melesat
dengan kecepatan hingga 30
knot.