Koordinator aksi Gerakan Koin Warga untuk Truk Sampah Jakarta, Ferdy Semaun, mengaku percaya dengan kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama. Hal itulah yang mendasari aksi pengumpulan koin untuk truk sampah yang alokasi pengadaannya tidak dicantumkan di APBD 2014.

"Karena kita ingin bantu Jokowi-Ahok, kami percaya Jokowi-Ahok bekerja dengan sungguh-sungguh," kata Ferdy dalam aksi perdana Gerakan Koin Warga untuk Truk Sampah Jakarta, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Sabtu (8/2/2014).

Ia optimistis, gerakan tersebut akan mampu menjaring partisipasi warga. Gerakan Koin Warga untuk Truk Sampah akan terus dilakukan hingga disahkannya APBD DKI Jakarta perubahan 2014 untuk pengadaan truk sampah. "Hari ini di-launching, akan kami lakukan setiap hari sampai adanya APBD perubahan. Kalau dari kami sendiri, kami menargetkan bisa mengumpulkan dana untuk membeli lima truk sampah," jelas Ferdy.

"Kami optimistis, karena tidak terlepas dari penilaian obyektif kami terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ahok yang dalam satu tahun masa pemerintahannya telah bekerja keras dan menunjukkan banyak keberhasilan dalam menata Jakarta," tambahnya.

Selain menghimpun dana dengan aksi turun langsung ke jalan, warga yang berminat menyumbang juga dapat mendatangi langsung Sekretariat Beranda Jakarta Baru (BJB), di Jalan Kemanggisan Ilir VII, Jakarta Barat. "Kami juga akan mendirikan posko di seluruh wilayah Jakarta agar masyarakat yang ingin terlibat dan mau bantu dapat mengaksesnya dengan mudah," kata Ferdy.

Polemik truk sampah

Polemik pengadaan truk sampah ini berawal dari pengakuan Kepala Dinas Kebersihan DKI Unu Nurdin kepada Jokowi dan Basuki yang mengatakan pengadaan truk sampah ditolak DPRD lantaran tidak tertera dalam APBD 2014. Namun, pihak DPRD DKI membantah telah menolak usulan pengadaan 200 truk sampah karena tidak pernah menerima draf usulan tersebut.

Setelah ditelisik, ternyata diketahui bahwa Unu-lah yang tidak memasukkan usulan pengadaan 200 truk sampah di dalam rancangan APBD DKI 2014. Sikap Unu ini pun disayangkan Basuki.

"Kita kan sudah ajukan anggaran, tapi Pak Unu (Unu Nurdin, Kadis Kebersihan) asal ngomong gitu lho. Dia bilang DPRD yang menahan (usulan), ternyata malah dia yang berbohong ke kita," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Jumat (7/2/2014).

Basuki mengaku telah melakukan pembicaraan dengan Unu.

Menurutnya, anggaran pengadaan truk sampah sebanyak 200 unit dihapus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) karena Dinas Kebersihan tidak bisa menjelaskan secara detail tujuan pengadaan serta kelanjutan pengangkutan sampah oleh swasta. Atas segala permasalahan itu, Basuki mengaku telah meminta Unu untuk kembali mengajukan anggaran tersebut.


SUMBER