begini, langsung to the point saja
semua persyaratan untuk membangun sudah kita penuhi, mulai IPPT, IMB sampai ijin warga sudah ada. Proyek sedang berjalan, namun datang Pol PP dan menanyakan semua surat-surat perijinan, ternyata kita di anggap kurang satu surat ijin lagi, yaitu rekomendasi POL PP.
ketika saya tanyakan tentang dasar rekomendasi itu, dia menjawab ketertiban. akhirnya, Pol PP minta uang administrasi pengurusan sebesar Rp. 100/M2. luas tanah sekitar 30.000 M2, berarti total sekitar 3juta rupiah. namun beliau mengatakan masih bisa nego. yang jadi pertanyaan bagi saya, benarkah ada surat rekomendasi yang mesti dikeluarkan Pol PP ?
dan harga nya juga masih bisa nego. bagi yang mengerti tentang hukum, mohon penjelasannya.
hari senin depan ane masih bicarakan lagi dengan Pol PP tersebut, apa hasil nya nanti ane update lagi gan.