JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tak bisa berbuat banyak saat DPRD DKI Jakarta menolak usulan anggaran pembelian truk sampah. Padahal, menurut dia, usulan pembelian truk di dalam RAPBD 2014 mendesak karena semua unit truk milik Dinas Kebersihan sudah tidak laik digunakan.

"Saya enggak mengerti alasan DPRD DKI menolak anggaran pembelian truk sampah," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (3/2/2014).

Usulan pengadaan truk sampah itu, menurut dia, bukan untuk membeli truk baru, melainkan untuk mengganti unit truk sampah yang lama dan sudah tidak laik beroperasi. Pembelian dan servis berkala akan dilaksanakan melalui e-catalog. Maka, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)-lah yang berhak menentukan tender pelaksana dan menentukan harga barang dan servis.

Beberapa waktu lalu, anggota DPRD DKI Jakarta Komisi D Aliman Aat mengatakan, pengadaan truk sampah merugikan Pemprov DKI. Sebab, pengelolaan truk sampah itu bukan dipegang Dinas Kebersihan DKI Jakarta, melainkan pihak swasta.

Seandainya pengajuan 200 truk sampah baru tersebut dipegang oleh Dinas Kebersihan, Aat bisa memastikan anggota DPRD DKI menyetujuinya. Sebab, idealnya, DKI Jakarta membutuhkan sedikitnya 700 truk sampah yang beroperasi.

Menanggapi hal tersebut, Basuk mengatakan, "Saya enggak mengerti DPRD beralasan kita beli terus kasih ke swasta. Dari mana dapat omongan seperti itu? Kalau kita beli, lalu swasta yang operasikan, kita bisa dipenjara, mereka saja yang tidak mau kasih."

Meskipun telah ditolak DPRD, langkah alternatif yang dilakukan DKI adalah meminta perusahaan swasta untuk memberikan corporate social responsibility (CSR) dalam bentuk truk sampah.

sumur

kasih fee 10% koh pasti langsung setuju