Mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dalam kebijakan sangat merugikan petani kecil. Ia selalu berorientasi pasar bebas alias liberalisme. Ia memandang negara tidak perlu intervensi.

Disimpulakan dari proses negosiasi panjang Konferensi Tingkat Menteri ke-9 'World Trade Organization' akhirnya berhasil membuahkan Paket Bali yang berisikan tiga poin utama.Dan kebijakan terbaru, Gita mengijinkan impor beras dari Vietnam. Tentunya persetujuan Gita itu menguntungkan bagi importir dan mematikan petani

Tiga poin itu, yakni fasilitas perdagangan ('trade facilitation'), pertanian ('agriculture') dan 'Least Developed Countries' ('LDCs').

"Setelah melakukan negosiasi yang cukup panjang, kami para menteri dari WTO menyetujui untuk memberikan fleksibilitas bagi negara berkembang untuk menerapkan program ketahanan pangan," kata Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan, saat menyampaikan pidato penutupan KTM ke-9 WTO, di Nusa Dua Bali, Sabtu (7/12).

"Sikap tegas India yang menolak liberalisasi sektor pertanian menjadi isu yang sangat hangat dalam pertemuan 'World Trade Organization' (WTO) itu. Sikap tegas India sesungguhnya sudah sejak pertemuan pra-WTO, yakni di Jenewa, Swiss, beberapa minggu lalu," kata Wempy yang juga Ketua Alumni Pertukaran Pemuda ASEAN-India

Tetapi, sikap yang berbeda malah ditunjukkan oleh Gita "Yakni mendukung tawaran WTO untuk mendukung liberalisasi sektor pertanian. Seharusnya Indonesia menjadi yang terdepan untuk menolak rencana WTO dalam rangka liberalisasi pertanian. Sebab, mayoritas penduduk Indonesia bersandar pada pertanian. Itu artinya, urat nadi kehidupan masyarakat Indonesia harus dijaga dengan baik. Jika tidak, maka kita akan menjadi ladang bagi asing dan kemudian kita akan menjadi bangsa kaya yang lapar,"

sikap Gita Wirjawan itu jelas menunjukkan posisinya sebagai agen Neolib di Indonesia.

"Buktinya,demi menuntaskan 'Paket Bali', Gita melobi India untuk mau menerima tawaran negara-negara maju terkait pembatasan subsidi pangan sebesar 15 persen dengan jangka waktu maksimal empat tahun. Obsesi tersebut menempatkan Indonesia hanya menjadi 'event organizer' (EO) bagi kepentingan negara-negara maju. Sikap yang merendahkan martabat dan harga diri bagnsa Indonesia di forum internasional,"

alumni Program Pertukaran Pemuda ASEAN-India, Wempy juga sangat menyayangkan sikap Indonesia yang diwakili Menteri Perdagangan (Menperdag) RI, Gita Wirjawan.

"Sikap Menperdag sangat bertentangan dengan kondisi objektif yang dihadapi Indonesia hari ini. Masyarakat Indonesia, khususnya yang hidup di sektor pertanian masih membutuhkan proteksi dari Pemerintah. Jika tidak, maka dipastikan petani akan digilas oleh liberalisasi yang dicanangkan oleh WTO tersebut," ujarnya.

Seharusnya, menurutnya, Indonesia berdiri pada posisi yang sama dengan India untuk menolak rencana liberalisasi sektor pertanian. Tapi sangat disayangkan, hal itu tidak dilakukan. "Padahal, petani kita masih mengalami begitu banyak kendala yang membutuhkan jalan keluar. Karenanya, Pemerintah diharapkan lebih serius mengurus sektor pertanian dalam negeri daripada menjembatani kepentingan kapitalis," tegasnya.

Pemerintah, lanjutnya, mestinya, melakukan revitalisasi terhdap irigasi dan melakukan perluasan lahan pertanian, reforma agraria dan menjamin ketersediaan puluk maupun benih dengan harga terjangkau.

"Karenanya, sikap Gita sangat melukai hati rakyat Indonesia yang sedang berjuang untuk hidup di tengah krisis pangan," demikian Wilhelmus Wempy Hadir.

Sementara itu, dengan bangganya, Gita Wirjawan menambahkan, "Pada akhirnya kami menyetujui adanya perubahan dalam kesepakatan WTO pada Paket Agriculture, yang sudah kita sepakati di Bali."

"Terkait dengan 'Trade Facilitation', yang merupakan kali pertama dinegosiasikan, akan mampu mengurangi biaya perdagangan, dan menyediakan kepastian bisnis," ujarnya.

Selain itu, ia mengemukakan, hal tersebut juga akan bermanfaat untuk anggota WTO lainnya termasuk negara berkembang yang memberikan akses bantuan dan akan meningkatkan sistem dan prosedur perdagangan negara-negara tersebut.

"Yang paling menguntungkan adalah untuk negara berkembang dan juga LDCs yang mendapatkan manfaat untuk membuat akses bebas dari barang dan jasa untuk meningkatkan perdagangannya," tuturnya.

Berbeda dengan 'Doha Development Agenda' (DDA) yang memiliki ambisi untuk menyelesaikan sebanyak 19 poin isu runding, Paket Bali hanya memiliki tiga isu runding yang menekankan pada Trade Facilitation (TF), Agriculture, dan Least Developed Countries (LDCs).

Perjuangan untuk membuahkan Paket Bali sempat terhalang oleh sikap India yang tidak setuju dan bersikeras bahwa solusi interim bukan merupakan langkah yang tepat karena terkait dengan permasalahan yang fundamental yakni stok keamanan pangan.

Dalam negosiasi terkait solusi interim tersebut, negara maju seperti Amerika Serikat sesungguhnya telah menyetujui usulan negara berkembang untuk memberikan subsidi lebih dari 10 persen dari output nasional, namun memberikan jangka waktu terhadap .

Jangka waktu yang diberikan selama 4 tahun tersebut tidak diterima oleh India yang menginginkan adanya solusi permanen dan juga adanya penyesuaian harga dengan tidak lagi menggunakan acuan harga dari tahun 1986-1988.

Selama ini, pengaturan besaran harga acuan pokok produk pertanian diambil dari mekanisme Agreement on Agriculture (AoA) tahun 1994 di Uruguay tentang mekanisme pemberian subsidi pertanian bagi negara maju dan berkembang.

India pada akhirnya menyetujui Paket Bali yang menyebutkan bahwa anggota WTO menyetujui penempatan mekanisme interim untuk melakukan negosiasi untuk menghasilkan solusi permanen yang akan diadopsi dalam KTM WTO ke-11 atau selama empat tahun.

Selama masa interim tersebut, setiap anggota yang tergabung dalam WTO harus menahan diri untuk tidak membawa aduan dalam penyelesaian sengketa WTO.

Setelah India melunak, empat negara sempat menolak Draf Paket Bali tersebut.

"Negara dari Afrika, Arab, Asia, grup negara Pacific, dan Least Development Countries mendorong paket tersebut, sementara Kuba, Bolivia, Venezuela dan Nikaragua menolak draf paket tersebut," kata Juru Bicara WTO Keith Rockwell kepada para wartawan, di Nusa Dua, Bali, Sabtu pukul 03.00 dini hari.

Rockwell mengatakan, salah satu yang menjadi masalah penolakan ke empat negara atas Draf Paket Bali tersebut adalah masalah embargo yang tidak kunjung ditindaklanjuti WTO sejak pertemuan Hongkong tahun 2005.

KTM WTO ke-9, sesungguhnya sudah diakhiri pada Jumat (6/12) kemarin, namun, dikarenakan perundingan yang masih alot, negosiasi dilanjutkan hingga Sabtu (7/12) yang pada akhirnya berhasil mencatatkan sejarah baru dari perundingan WTO setelah terhenti selama 12 tahun untuk menyelesaikan Putaran Doha.

Setelah diangkat menjadi Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan ternyata bukan menjalankan prioritas yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya, melainkan lebih mengutamakan memperbaiki rumah jabatannya di Jalan Widya Chandra I No 2 Jakarta. Biaya untuk merenovasi rumah ini menghabiskan duit APBN sebesar Rp 1,5 miliar. Sementara pelaksana renovasinya adalah PT Stupa Mutiara Khatuliswa yang beralamat di Taluson Building 4 Floor, Jalan R P Soeroso No 30 Menteng, Jakarta Pusat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga cukup membuat kontroversi terkait program wajib TOEFL minimal 600 bagi PNS-nya di kementerian perdagangan. Angka ini dianggap oleh sebagian pagawai kementerian perdagangan terlalu tinggi. Namun yang lebih membelalakkan mata, biaya untuk melaksanakan agenda ini per orang adalah sebesar 5 juta rupiah. Setara dengan gaji seorang dosen dan 2x gaji guru negeri.

Gita juga di goyang oleh berbagai macam skandal. Di antaranya dugaan kasus korupsi gula, melejitnya harga sembako, selama menjabat sebagai kepala BKPM (badan koordinasi penanaman modal) dia juga menuai kontroversi karena ide nasionalisme ekonominya. Dan baru-baru ini, Gita (menteri perdagangan) juga di sorot karena dinilai berfoya-foya anggaran. Apa saja? Dahsyat, biaya internetan Kementerian Gita Wirjawan Capai Rp 9,6 Miliar. Bagaimana tidak, Kementerian Perdagangaan pimpinan Gita Wirjawan mengalokasikan duit APBN untuk internet sebesar Rp 8,5 miliar per tahun. Selain itu, kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchko Sky Khadafi, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Rabu, 18/7), Menteri Gita juga membuat program pengembangaan email kementerian Perdagangaan yang menghabiskan dana sebesar Rp 1,1 miliar per tahun. Totalnya bila diakumulasi mencapai 9,6 miliar. Padahal, ungkap Uchok, Kementerian Perdagangaan juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengembangaan perangkat jaringan komputer sebesar Rp 3,7 miliar; pengadaan perangkat keras sebesar Rp 860 juta; langganan internet sebesar Rp 1,5 miiar; pemeliharaan data center sebesar Rp 1,5 miliar; dan pemeliharaan perangkat jaringaan komputer sebesar Rp 1 miliar.

Kasus lain, Gerakan Indonesia Bersih (GIB) resmi melaporkan Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (3/7/2012). Selain Gita, GIB juga melaporkan Wakil Menteri Perdagangam Bayu Khrisnamurti dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deddy Saleh. Mereka dilaporkan terkait dugaan korupsi importasi 240.000 ton raw sugar atau gula mentah tahun 2012. “Tadi sudah kami laporkan mereka ke KPK, kami yakin KPK sanggup melakukan penyelidikan lebih lanjut,” usai Adhie pada sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (3/7/2012). Dijelaskan dia, akibat dugaan korupsi tersebut negara dirugikan sebesar Rp500 milliar. “Untuk dugaan korupsinya sebesar Rp 500 milliar,” singkatnya. Sementara itu Massa dari Perkumpulan Pedagagang Kecil Pengolah Terigu (PPKPT) berujukrasa di depan Gedung Kementerian Pergagangan, Jakarta, Senin (15/10). Dengan membawa gerobak Mie Ayam, gerobak gorengan dan puluhan poster mereka menggugat Menteri Perdagangan Gita Wirjawan untuk menghapuskan monopoli terigu dan gandum. Mereka juga meminta KPK mengusut oknum Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) yang diduga melakukan kolusi dengan importir terigu dan gandum dalam monopoli pasar. Well, inilah tampang Menteri Perdagangan kita.

Mundurnya Gita Wirjawan dari kursi Menteri Perdagangan bakal berbuntut persoalan. Anggota Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Moesa memastikan akan tetap mengusut kasus impor beras Vietnam di Kementerian Perdagangan.

Gita Wirjawan memang sedang dalam sorotan. Sebagaimana banyak diberitakan, Gita mundur di tengah kisruh impor beras Vietnam ilegal. Ali Masykur yang juga peserta konvensi capres Demokrat ini tidak peduli meski langkah itu akan berujung pada pemeriksaan Gita Wirjawan yang juga peserta konvensi.

Ali membantah rencana memeriksa Gita dalam kasus impor beras Vietnam sebagai bentuk politik menjegal untuk memenangkan konvensi. Menurutnya pemeriksaan Gita murni merupakan tugas untuk kepentingan negara.

Gita juga menuai kritik menyusul temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebutkan bahwa sepanjang 2012 Kemendag telah melelang pengadaan iklan dan segala macam bentuk publikasi lain sebesar puluhan miliar rupiah.

Publisitas politik menteri Gita tersebut memang secara kasat mata tak melanggar hukum, tetapi ada aspek etika yang tercederai akibat konflik kepentingan dirinya sebagai menteri dan sebagai peserta konvensi.

Agaknya, kiprah politik Gita dikhawatirkan bisa tamat seiring dengan Partai Demokrat yang diperkirakan dalam pemilu nanti bakal terjerembab. Tapi Gita bisa saja tak perduli semua itu, sebab tekad politiknya jadi capres terus mendorongnya maju.

Maju terus pantang mundur sebagaimana Aburizal Bakrie yang diiringi kasus lumpur Lapindo. Jika mengacu rumor kabarnya Gita Wirjawan akan dinominasikan oleh Demokrat menjadi presiden. Wow, bencana apa lagi jika demikan Gita menjadi presiden? Entahlah. Salam kaskuser

Original Posted By kabelrol►barangkali dia termasuk mafia berkeley gan. ya, gitu lulusan amrik mah.

tp yg ane heran banget gan, disamping kita menyoroti kontroversi gita, kita2 itu juga ngebanggain banget pendidikan luar negeri. bangga banget masuk univ d luar, padahal kita dididik jadi mafia berkeley selanjutnya gan. yah, itu menurut pemikiran ane sih

omong2 wakil mendag, pak bayu itu dosen ane di agri*isnis i*b gan.

curhat dikit, walopun mahasiswa sana, ane ga setuju konsep sistem agribisnis. terlalu kapitalis gan. ga bisa ngejawab tantangan dunia pertanian menurut ane.

harusnya konsep sosial ekonomi pertanian gan yg dikembangkan

ane ngomong gini jadi 'diasingkan' d jurusan. sampe susah lulus*padahal emang malea