inilah..com, Jakarta - Ketua Fraksi Gerindra, DPRD DKI Jakarta M Sanusi mengatakan, Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) mapun Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) tak mengetahui adanya usulan anggaran untuk pengadaan truk sampah ke Bappeda.

"Nggak tahu, dia (Ahok) nggak tahu. Pak Wagub tahunya, dia sudah perintah Dinas Kebersihan untuk beli 200 truk sampah. Bener itu sudah diusulin, tapi ke Bappeda, bukan ke kita (DPRD) DKI Jakarta," kata Sanusi di DPRD DKI, Selasa (4/2/2014).

Memang diakuinya, dalam pengadaan barang, program terlebih dahulu diketahui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, sebelum akhirnya ke DPRD DKI. "Ke Bappeda dulu, nggak langsung ke dewan. Nanti Bappeda yang mendata dan menjustifikasi, baru kirim ke dewan," ungkapnya.

Namun oleh Bappeda, usulan tersebut tidak dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014. Ia melanjutkan, oleh karena itu saat APBD disahkan kemudian direcheck lagi, Ahok kaget melihat anggaran pengadaan 200 truk sampah tidak ada dalam APBD Penetapan 2014.

"Reaksinya dia kaget. Dia bilang sudah suruh Dinas Kebersihan. Memang betul sudah diusulkan ke Bappeda untuk justifikasi. Artinya dari Dinas Kebersihan masih mau swastanisasi bukan swakelola. Intinya Pak Wagub kaget saja. Intinya visi misi Ahok soal pengelolaan sampah mau swakelola bukan swastanisasi," jelasnya.

Sanusi menambahkan Ahok tidak akan meneruskan kontrak multiyears swastanisasi pengelolaan dan pengangkutan sampah. Kontrak tersebut sudah berjalan sejak Juni 2013 dan akan berakhir pada Juni 2014.

Sehingga sebelum kontrak tersebut berakhir, Wagub menginginkan Pemprov DKI membeli 200 truk sampah. Dengan begitu, kontrak berakhir, tidak akan diteruskan, dan dimulai swakelola pengangkutan sampah di masih-masing kelurahan atau kecamatan.[bay]