Kamis, 30/01/2014 - 04:53

BANDUNG, (PRLM).- Pengenaan denda bagi pembeli Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Merdeka, Kepatihan, Dalem Kaum, Alun-alun dikoreksi Pemkot Bandung. Kata "denda" diperbaiki menjadi "biaya paksa". Prosesnya pun tidak melibatkan pengadilan. Soalnya pengenaan biaya paksa ini bukan termasuk tindak pidana ringan (tipiring)

"Ini bukan tipiring, kalau tipiring itu, didenda. Kalau tidak bayar denda akan ada kurungan badan. Maka membutuhkan pengadilan. Kalau ini, penegakan aturan yang sifatnya biaya paksa. Istilahnya salah ya, bukan denda tetapi biaya paksa," kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat ditemui di Balai Kota, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Rabu (29/1/2014).

Dana yang diperoleh dari biaya paksa ini, tidak masuk ke pemerintah pusat, melainkan ke kas Pemkot Bandung. Sehingga dalam penegakkannya, bisa langsung ditegakkan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Rekeningnya pun sudah disiapkan dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPKAD).

"Jadi tidak melibatkan pengadilan. Ini ada bahasanya di Perda. Kami selalu akan ikuti aturan. Kalau tipiring ada dua pilihan bayar atau kurungan. Ini tidak ada. Asumsi dari tim kami setelah baca perda, tidak melibatkan pengadilan," katanya.

Dengan begitu, sidang pada warga yang kedapatan membeli juga tidak memakai hakim. Namun, cukup ditangani PPNS saja. Sementara itu, jumlah biaya paksa satu juta juga akan fleksibel karena akan melihat aspek sosial warga.

"Jadi, sebelumnya memang rancu. Kami mengira semua yang istilahnya menarik duit dari pelanggaran disebut denda, ternyata ada istilah biaya paksa. Dari saya tidak ingin ada yang terlanggar, ada tujuan dan cara. Jangan sampai tujuan, tetapi kita ributkan masalah cara," kata Ridwan.

Terkait sosialisasi, kata Ridwan, pemkot akan memperbaiki penjelasan lewat baligho dan spanduk. Soalnya memang banyak warga yang tidak mengerti kata "zona merah" atau "kawasan tujuh titik". Sedhingga pemerintah akan kembali menjelaskannya.