Delapan partai terancam tidak bisa bercokol di Dewan Perwakilan Rakyat jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menjadi calon presiden. Dalam sigi terbaru yang digelar sejumlah lembaga nasional, kedelapan partai itu diprediksi tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen, yakni 3,5 persen suara sah nasional sebagai syarat menempatkan wakil di DPR.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuhda, menjelaskan, kekuatan figur bekas Wali Kota Solo itu dapat mengakselerasi elektabilitas partai. “Namun sekaligus menjadi alasan partai tersebut untuk tidak dipilih atau publik tidak memilih,” kata Hanta saat memaparkan hasil survei lembaganya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ahad 26 Januari 2013.

Survei Pol-Tracking Institute sepanjang 16-23 Desember 2013 yang dirilis kemarin menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan hanya memperoleh 3,42 persen suara dari 1.200 responden di 33 provinsi. Padahal, partai yang berdiri sejak 1973 ini tidak pernah absen di DPR. Pada Pemilu 2009, misalnya, PPP mendapat 37 kursi DPR dengan 5.533.214 atau 5,3 persen suara sah nasional.

Selain PPP, Partai Kebangkitan Bangsa hanya dipilih 3,25 persen responden dalam survei yang digelar pada 16-23 Desember 2013 di 33 provinsi itu. Disusul Partai Hanura dengan 3,09 persen suara, Partai Nasional Demokrat 3,09 persen, Partai Keadilan Sejahtera 2,67 persen, Partai Amanat Nasional 1,92 persen, Partai Bulan Bintang 0,25 persen, dan pendatang baru, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dengan 0,08 persen.

Hasil sigi yang hampir serupa pernah digelar Indo Barometer pada 14-15 Desember 2013. Indo Barometer memperkirakan kursi DPR hanya dikuasai enam partai sesuai hasil Pemilu 2014. Keenam partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (28 persen), Partai Golkar (14,2), Partai Gerindra (9,2), PKB (7,1), Demokrat (5,4), dan PAN (4,2).

Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia, Adjie Alfaraby, mengatakan partai kecil bakal sulit mendongkrak suara karena Jokowi lekat dengan PDI Perjuangan. Menurut Adjie, yang harus dilakukan partai kecil adalah mencari tokoh populer sebagai daya tarik, seperti Yusril Ihza Mahendra dari PBB, dan mendongkrak suara lewat calon legislator di daerah pemilihan. “Karena tokoh partai lain tidak populer,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKS, Taufik Ridho, mengaku tidak pernah risau akan hasil survei karena bisa saja banyak terjadi margin error atau kesalahan-kesalahan. Ia pun tidak yakin popularitas Jokowi dapat mempengaruhi perolehan suara PKS. "Kalau populer tapi tidak dicalonkan, ya, ngapain juga?" ujarnya ketika dihubungi Tempo, kemarin malam.

Senada dengan Taufik, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella ragu elektabilitas Jokowi mampu merontokkan kesempatan 6-8 partai untuk duduk di DPR. "Mungkin berpengaruh, tapi tidak sampai sedahsyat itu. Akan ada turbulensi dan keadaan bisa berbalik setelah pemilu legislatif," ujar dia.


SUMBER