JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengkritik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, yang dianggapnya kerap mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di luar wewenang. Hal tersebut disampaikan Nur seusai menjalani pertemuan tertutup bersama Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie di kediamannya, Kuningan, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Nur mengatakan, dirinya banyak berkonsultasi mengenai berbagai hal dari Habibie, salah satunya mengenai pembangunan di Kota Depok. Pembangunan di Depok saat ini, menurutnya, sudah semakin meningkat. Pemerintahannya melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi banjir dengan gerakan menanam pohon dan membuat bank sampah di permukiman warga. Berbagai jalan yang rusak karena banjir juga langsung diperbaiki.

Namun, terkait perbaikan jalan itu, Nur mengaku memiliki satu kendala, yakni perbaikan jalan di bawah fly over di Universitas Indonesia. Menurut Nur, wilayah tersebut masih termasuk ke dalam wilayah DKI Jakarta dan merupakan wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Kalau di dalam Depok, ya pasti akan kita perbaiki. Tapi kalau di luar Depok, kita bisa apa?" kata dia.

Ketika disinggung mengenai Jokowi, Nur melontarkan kritiknya soal sikap Jokowi yang beberapa kali melakukan pekerjaan dalam wewenang pemerintah pusat. Menurutnya, mengerjakan sesuatu pekerjaan yang di luar wewenang adalah sesuatu yang salah.

"Kan sudah ada aturannya itu wewenang siapa, sudah ada bagiannya. Kalau aturannya kan pekerjaan itu harus sesuai wewenang, ya salah kalau melakukan itu," kata Nur.

Kendati demikian, Nur mengaku belum pernah mendengar bahwa Jokowi pernah melakukan penyerobotan wewenang seperti itu. Dia mengaku baru mengetahuinya ketika ditanya oleh wartawan saat itu."Tapi, apa memang benar Pak Jokowi seperti itu? Saya juga tidak tahu selama ini," kata Nur.

Belum lama ini Jokowi berinisiatif memperbaiki tanggul maupun jalan yang rusak akibat banjir, meskipun pengelolaan konstruksi tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat. Salah satu jalan nasional yang diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi DKI itu adalah Jalan TB Simatupang yang rusak akibat banjir dua pekan lalu. "Ini sebenarnya (di bawah wewenangnya) Kementerian PU, tapi kita ini ingin masalahnya cepat selesai," kata Jokowi saat itu.

Tindakan Jokowi itu mendapatkan respons dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Dia mengatakan, Jokowi sebaiknya fokus menangani pekerjaan yang menjadi wewenangnya, bukan mengambil alih wewenang di atasnya. "Wong ngurusin jalan provinsi aja banyak kok. Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil (wewenang) pusat," ujar Djoko.
http://megapolitan.kompas.com/read/2....untuk.Jokowi.
ya comrade nurmhamudi anda lain kali jangan terpancing media lagi yah
dipancing wartawan ini
asekkkk bisa buat advetorial pagi hari
dibabat dah besok depok
investigasi das ciliwung, investigasi perumahan developer kadernya sendiri, lepas tangan jl margonda dan lain2, dan yg tdak lupa dosen UI yg merasa nurmahmudi tidak adil. setelah itu ditutup dengan keberhasilan jokowi mengajak beberapa kepala daerah soal banjir ibukota dan sungai cisadane