Sempat tidak diizinkan oleh KPK untuk menemui Atut, Akhirnya Pemprov Banten diizinkan juga menemui Ratu Atut Chosiyah di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Dalam pertemuan itu, Atut meneken 17 dokumen. Namun surat pelimpahan kewenangan Gubernur Banten kepada Wagub Rano Karno tidak termasuk yang diteken.

"Pelimpahan kewenangan tersebut terkait hak Gubernur, jadi tidak boleh maksa dong,” kata Kepala Biro Hukum Pemprov Banten, Samsir di Aula Setda Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Palima Curug, Serang, Kamis (23/1/2014).

Samsir mengatakan pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (21/1/2014) lalu. Pertemuan itu untuk meminta Atut menandatangani sejumlah dokumen terkait roda pemerintahan provinsi Banten yang mandek. Dalam penandatanganan tersebut, baru 17 dokumen yang ditandatangan oleh Atut.

Namun dari 17 dokumen tersebut, Atut tetap tidak menandatangani surat pelimpahan kewenangan Gubernur Banten kepada Wagub Rano Karno, meski Mendagri telah mengeluarkan imbauan soal pelimpahan tersebut.

"Intinya Ibu Gubernur berpesan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Oleh karena itu, Ibu Gubernur siap untuk menandatangani dokumen-dokumen penting. Tentu saja, terlebih dahulu saya sampaikan terkait dasar hukum. Selagi saya bisa menjelaskan dasar hukum dan urgensinya, Ibu gubernur langsung menyetujui untuk menandatangani. Tetapi, karena memang waktu bertemunya terbatas. Dokumen yang belum ditandatangani akan diajukan lagi pekan depan," ujarnya.

http://www.asatunews.com/berita-1865...ano-karno.html