TEMPO.CO, Kediri - Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kediri Romli mengaku menyetorkan uang hasil pungutan liar biaya nikah kepada pejabat kantor Kementerian Agama setempat. Romli didakwa menerima gratifikasi dengan menaikkan tarif pernikahan kepada calon pengantin. Kasusnya kini sedang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Kediri Sundaya mengatakan aliran uang tersebut terungkap dalam persidangan. Adalah keterangan seorang saksi yang mengatakan adanya setoran itu ke pejabat Kemenag. Romli tak membantah. Dia mengakui telah membagi hasil penggelembungan biaya nikah tersebut dengan pejabat Kemenag Kediri. "Ini temuan baru yang terungkap sebagai fakta persidangan," kata Sundaya kepada Tempo, Jumat, 24 Januari 2014.

Menurut Sundaya, uang yang disetorkan Romli ke pejabat Kemenag tersebut diambil dari penetapan biaya nikah. Sebagai Kepala KUA sekaligus petugas pencatat pernikahan, Romli memang punya kewenangan memimpin ijab kabul sekaligus menetapkan besaran tarifnya.

Dari biaya nikah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 30 ribu, Romli mematok tarif hingga Rp 225 ribu untuk pernikahan di luar kantor dan Rp 175 ribu untuk pernikahan di dalam kantor. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 20 ribu disetorkan ke pejabat Kemenag. Menurut penyidikan jaksa, dalam setahun Romli bisa melakukan 700 pernikahan dengan perolehan uang pungutan sebesar Rp 40 juta. "Lumayan juga nilainya," kata Sundaya.

Kejaksaan, menurut Sundaya, akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyelidiki kantor Kemenag. Namun Sundaya perlu berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Agama di Jakarta. "Harus ada izin pemilik hutan dulu sebelum melakukan penebangan," kata Sundaya memberi analogi.

Proses persidangan kasus Romli telah masuk tahap pemeriksaan saksi. Pihak Kemenag Kota Kediri enggan menanggapi pengakuan Romli tersebut. Seluruh pejabat di kantor itu memilih bungkam saat dikonfirmasi wartawan. "Banyak pejabat yang pindah setelah kasus ini ramai," kata salah satu staf Kemenag yang tak mau disebut namanya.


sumber