JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat pemilih di Indonesia memiliki sejumlah pertimbangan untuk memberikan hak suaranya pada calon presiden. Pertimbangan-pertimbangan tersebut terungkap dari hasil survei yang dilakukan Pol-Tracking Institute baru-baru ini.

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Hanta Yuda mengungkapkan, sebanyak 47,85 persen pemilih yang menjadi responden sangat mempertimbangkan kemampuan calon presiden dalam menyelesaikan masalah. Lainnya, sebanyak 31,11 persen responden juga mempertimbangkan sifat dan kepribadian para calon presiden yang ada.

"Sedangkan 3,21 persen responden masih mempertimbangkan latar belakang agama, 2,81 persen mempertimbangkan latar belakang partai politiknya, dan ada responden di bawah 1 persen yang mempertimbangkan asal daerah calon presiden yang ada," kata Hanta, di Jakarta, Minggu (22/12/2013).

Dalam survei tersebut, Pol-Tracking juga melakukan survei pada karakter yang harus dimiliki oleh calon presiden. Hasilnya, para responden menginginkan calon presiden dapat berintegritas secara moral atau jujur, memiliki pengalaman dalam memimpin, berempati, kompeten, visioner, dan berpenampilan menarik.

"Integritas moral dan empati adalah duua karakter penting yang harus dimiliki oleh kandidat calon presiden menurut publik. Ini krusial karena isu politik mendegradasi kepercayaan publik pada dua karakter tersebut," ujarnya.

Terakhir, kata Hanta, responden juga menginginkan calon presiden yang ada memiliki kemampuan memberantas korupsi (20,05 persen), melayani publik dengan baik (8,25 persen), menegakkan hukum (6,37 persen), mengatasi masalah keamanan (5,78 persen), dan mampu mengatasi permasalahan lingkungan (1,09 persen).

"Ini artinya masalah korupsi harus menjadi prioritas kebijakan utama bagi calon presiden," tegasnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan Pol-Tracking pada 13 September 2013 hingga 11 Oktober 2013 secara serempak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jumlah responden yang dijadikan sampel mencapai 2.010 orang dengan usia minimal 17 tahun.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan kuisioner. Margin of error diklaim sebesar sekitar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun mengenai sumber dana untuk pembiayaan survei, Pol-Tracking mengklaim menggunakan dana internal.

Jumlah dananya tidak disampaikan, tapi salah satunya berasal dari subsidi silang (profit) berbagai survei-survei daerah pemilihan (calon anggota legislatif) yang tidak dipublikasikan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Arie Sudjito meminta partai politik dan masyarakat tidak mendewakan survei yang digelar berbagai lembaga tentang elektabilitas seseorang untuk memilih calon presiden.

Survei itu sebaiknya tidak menjadi pegangan mutlatk untuk menentukan pilihan, kata Arie. "Survei elektabilitas atau popularitas sebetulnya belum menyentuh substansi, bahkan dapat digunakan mengecoh objektivitas masing-masing capres," ujar Arie di Yogyakarta, Jumat (10/1).

Menurut pengajar Sosiologi Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM ini, dalam memilih, sebaiknya masyarakat dapat mengacu pada rekam jejak serta program riil yang telah dan akan diangkat masing-masing capres.

"Sekarang baru ada figur menonjol kaget, tanpa mempertanyakan lebih dulu 'track record' serta latar belakang program strategis yang diusung. Ini menandakan politik hanya berdasarkan orang," katanya.