TEMPO.CO, Surabaya - Tidak hanya calon legislator yang sibuk mempersiapkan diri menjelang Pemilihan Umum 2014, Rumah Sakit Jiwa Menur, Surabaya, pun tak mau ketinggalan. Rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur itu sudah menyiapkan kamar untuk mengantisipasi caleg yang mengalami gangguan jiwa karena gagal terpilih menjadi wakil rakyat.

Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Menur, Adi Suwito, mengatakan rumah sakitnya sudah siap menampung caleg depresi. Caleg gagal ini akan ditempatkan di paviliun khusus. Antisipasi ini, kata dia, telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. “Intinya kami sudah siap menangani caleg stres," kata Adi, Selasa, 21 Januari 2014.

Pada pemilu legislator 2009 lalu, ujar Adi, Rumah Sakit Jiwa Menur juga menerima pasien caleg stres. Penyebab depresi mereka, kata dia, selain karena gagal terpilih, juga lantaran tertimbun utang buat modal pencalonan. “Waktu itu jumlah caleg yang masuk ke sini lima orang,” kata Adi.

Rumah Sakit Jiwa Menur menyediakan dua ruang perawatan untuk laki-laki dan perempuan. Kedua ruangan ini mampu menampung 35 pasien. Kelas ruang perawatan terdiri dari VIP 1, VIP 2, Utama 1, Utama 2, dan Utama 3. Untuk setiap kelas, fasilitas sarana dan prasarana yang didapat pasien berbeda alias sesuai tarifnya. “Pasien yang dirawat di ruang VIP 1 kita sediakan psikiater khusus,” kata Adi.

Adapun untuk tenaga medis, Rumah Sakit Jiwa Menur tidak menyiapkan secara khusus. Tetapi, bagi yang ingin melakukan konsultasi kejiwaan, akan ada dokter yang bertugas melayani. “Sampai saat ini telah ada beberapa calon legislator yang berkonsultasi ke sini, tetapi saya lupa jumlahnya berapa,” kata Adi.

Sindonews.com - Rumah Sakit (RS) Jiwa Tampan, Pekanbaru, Riau, siap menampung calon anggota legeslatif (caleg) yang gagal dan mengalami gangguan jiwa atau stres usai Pemilu 2014.

"Pihak RS Jiwa Tampan Pekanbaru sudah siap menerima jika nantinya adalah caleg yang mengalami frustrasi karena hal itu (gagal jadi dewan)," kata Humas RS Jiwa Tampan Dona, kepada wartawan, di ruang kerjanya, Jumat (17/1/2014).

Dia menambahkan, RS Jiwa Tampan sudah banyak memiliki ruang untuk bisa ditempati orang yang mengalami gangguan jiwa. Ada yang kelas ekonomi sampai kelas yang lebih baik pelayanannya. Sejumlah ruang ini nantinya akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dokter yang menanganinya.

RS Jiwa Tampan juga sudah menyiagakan ruang Unit Gawat Darurat (UGD) bagi pasien yang nantinya mengalami depresi agar dapat segera ditangani dengan cepat.

"Kalau ruang perawatan yang bagus yakni kelas satu. Harga tentu sedikit lebih mahal. Ini bisa digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan," tandasnya.

Ditanya mengenai sudah berapa menangani caleg yang mengalami stres karena gagal? Donna enggan menjawabnya. Dia menyatakan, nanti akan tidak enak kepada para caleg tersebut. "Yang jelas kita tangani semua pasien dari mana saja latar belakangnya," tandasnya.
(san)

TRIBUNNEWS.COM – Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Provinsi Bengkulu menyiapkan 200 tempat tidur untuk para calon anggota legislatif (caleg) yang gagal menjadi anggota dewan dan mengalami depresi.
Direktur RSJKO Dr Bina Ampera Bukit mengatakan, saat ini persiapan jika ada caleg depresi telah tahap final, karena menurut dia, dari beberapa pengalaman pemilu dan pilkada sebelumnya, selalu ada caleg dan calon kepala daerah yang mengalami depresi.
"Kami siapkan 200 tempat tidur untuk caleg yang gagal jadi anggota dewan dan menderita depresi. Dalam setiap pemilu, setidaknya terdapat 10 hingga 20 orang caleg yang depresi," kata Bina, Senin (20/1/2014).
Dia melanjutkan, rata-rata penyakit yang diderita caleg tersebut adalah depresi yang dapat direhabilitasi dalam waktu satu bulan. Adapun bentuk perawatan yang diberikan berupa konseling. Namun, jika konseling tak membuahkan hasil, akan diberikan obat dan terapi serius.
Bina menjelaskan, caleg yang mengikuti program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bisa mendapatkan perawatan rehabilitasi secara gratis.

PONTIANAK - Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat yang berpusat di Kota Singkawang, menyatakan siap merawat sejumlah mantan calon legislatif (caleg) yang terbukti stres karena gagal meraih kursi di kelembagaan wakil rakyat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, Bumbunan Sitorus, di Pontianak, Selasa (21/1), mengatakan perawatan mantan caleg stres tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, bila pada kenyataannya kondisi keuangan kurang mendukung, pembiayaan ditanggung negara.
Menurut Bumbunan Sitorus, berdasarkan pengalaman pasca-Pemilu Legislatif 2009, jumlah pasien di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang bertambah setelah sebulan usai pengumuman perolehan suara dari setiap caleg.
Penyebab stres selalu karena terlalu banyak beban pikiran, setelah menyadari kehabisan modal dalam jumlah yang tidak terduga, sedangkan tujuan akhir untuk melenggang mulus di kursi kelembagaan wakil rakyat tidak tercapai. Ini terjadi hampir di semua daerah di Indonesia setelah era demokratisasi.
“Kami hanya antisipasi saja, karena berdasarkan pengalaman pasca-Pemilu Legislatif 2009 dan 2004, selalu ada mantan Caleg yang dirawat karena stres. Mudah-mudahan tidak ada yang stres pasca-Pemilu Legislatif 2014 di Kalimantan Barat,” ujar Bumbunan Sitorus.
Pengamat politik Universitas Muhammadyah, Pontianak, Zainuddin Isman, mengatakan mantan caleg stres karena tidak berhasil terpilih dan mendapat suara terbanyak dalam pemilu legislatif. Ini adalah implikasi demokratisasi kebablasan dan lunturnya makna pengabdian di ranah psikologis masyarakat.
Menurut Zainuddin, sebagian besar masyarakat menjadi calon wakil rakyat bukan karena ingin mengabdi, melainkan terdorong budaya instan sebagai ajang untuk cari makan. Masyarakat terobsesi kepada hal-hal instan, bahwa duduk di lembaga wakil rakyat akan mendapatkan banyak fasilitas, tanpa perlu kerja keras.
“Salah satu buktinya, sebagin besar Caleg yang mendaftarkan diri dalam Pemilu 2014 tidak memiliki pekerjaan tetap. Malah ada caleg yang memilih mundur setelah dinyatakan lulus penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2013 yang baru diumumkan awal Januari 2014,” ujar Zainuddin.
Zainuddin mengungkapkan, eforia demokratisasi sejak 2000 suatu saat nanti akan hilang sendirinya paling lambat setelah tiga dasawarsa. Masyarakat akan jenuh dan lebih realistis dalam melihat kelembagaan wakil rakyat sebagai ajang pengabdian, bukan untuk cari makan.