Banjir Jakarta 2014 merupakan momen tepat untuk menjatuhkan Jokowi. Lawan-lawan politik Jokowi sampai menyarankan Jokowi untuk minta maaf karena terjadinya banjir Jakarta.

Jokowi ini memang fenomenal. Eksistensinya berada di tengah bencana di areanya melebihi eksistensi Presiden maupun menteri-menteri terkait. Sedemikian tunggang langgangnya Jokowi mengupayakan agar masyarakat DKI tidak kebanjiran, sedemikian rupa sehingga menteri PU Djoko Kirmanto meng-complaint Jokowi: “Tugasnya sudah banyak, jangan ngambil-ngambil wewenang pusat”.

Rupanya, banjir Jakarta ini gara-gara pemerintah pusat tidak melakukan penanggulangan banjir yang cukup, sehingga saat Jokowi datang menanggulanginya, menteri PU meminta Jokowi untuk tidak mengambil kewenangan pusat ini.

Titik banjir di zaman Foke sejumlah 78 titik, lalu turun menjadi 62 titik setelah dibangunnya BKT. Sementara, jaman pak Jokowi titik banjir tersebut turun menjadi 45 titik dan saat ini ada 35 titik.

Artinya: Foke “mengurangi” banjir Jakarta sebanyak 21% dalam waktu 5 tahun. Jokowi mengurangi banjir Jakarta sebanyak44% dalam waktu 1 tahun.

Saya sebut Foke “mengurangi” banjir Jakarta, karena tidak ada complaint dari menteri PU bahwa Foke mengambil pekerjaan pemerintah pusat, artinya pengurangan banjir era Foke dikerjakan oleh pemerintah pusat, bukan oleh Foke.

Urusan penanggulangan banjir ini sudah direncanakan jauh hari sebelum Jokowi menjabat 15 Oktober 2012. Terlihat dari disetujui pinjaman kepada bank dunia kepada Kementrian Pekerjaan Umum/DKI Jakarta tanggal 17 Januari 2012 sebesar US$ 139.64 juta dari total biaya proyek sebesar US$ 189.85 juta. Proyek tersebut terdiri dari: Natural disaster management 55%, Water resource management 40% dan Other urban development 5%.





Progress pekerjaan penanggulangan banjir tersebut bisa dilihat dari jumlah uang yang telah dibelanjakan untuk mengerjakan proyek penanggulangan banjir, sebesar US$ 5 juta, atau 3,6% dari total proposal penanggulangan banjir.

Maka, jangan heran jika Jakarta masih kebanjiran, karena belanja proyek penanggulangan banjir baru 3,6% dari total proposal.

Lebih parah lagi, jika anda melihat laporan hasil kerja penanggulangan banjir, maka anda akan melihat laporan didominasi dengan : No Result dan Not Yet Started.

Mari kita lihat kolom procurement berikut:





Perhatikan tanggal-tanggal di atas. Terlihat bahwa pekerjaan baru dimulai tahun 2013. Artinya pada jaman Jokowi. Sementara jaman Foke, pekerjaan hingga invitation for prequalification saja.

Melihat dana penanggulangan banjir yang turun baru digunakan sebesar 3,6%, dan menteri PU meminta Jokowi untuk tidak mengambil kewenangan pemerintah pusat. Serta progress penanggulangan banjir era Foke hanya 21% selama kurun waktu 5 tahun, sementara Jokowi 44% dalam waktu 1 tahun. Bisakah anda menyimpulkan, siapa sebenarnya di sini yang harus minta maaf?


SUMBER