Xanana Gusmao Tuntut Abbott Jelaskan Penggeledahan Kantor Pengacaranya
Terbit 4 December 2013, 22:10 AEST

ember 2013, 22:10 AEST
Perdana Menteri (PM) Timor Leste mengatakan dirinya terkejut dengan keputusan pemerintah Australia memerintahkan penggeledahan kantor pengacara dan whistleblower yang menyediakan bukti-bukti untuk melawan Australia di Den Haag.

PM Timor Leste Xanana Gusmao mendesak Tony Abbott menjelaskan mengapa pemerintahannya menyetujui penggeledahan di kantor pengacaranya.

Timor Leste akan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian eksplorasi minyak dan gas di Laut Timor senilai $40 milyar ini di Pengadilan arbitrasi Internasional di Den Haag pada Kamis (5/12/2013) .
Timor Leste menuding Australia mengambil keuntungan dalam negosiasi tersebut karena Badan Intelejen Rahasia Australia (ASIS) menyembunyikan alat penyadap di ruang kabinet pemerintah Timor Leste di Dili pada tahun 2004 lalu.

Timor menuding operasi itu diperintahkan oleh Bos ASIS ketika itu David Irvine, yang kini mengepalai Badan Intelejen Lokal Australia (ASIO).
Pada Selasa (3/12/2013), petugas ASIO menggeledah kantor kuasa hukum Timor Leste dalam gugatan ini, Bernard Collaery, di Canberra – yang saat ini berada di Belanda untuk mempersiapkan kasusnya di Pengadilan Arbitrase Internasional. Dihari yang sama ASIO juga menyita paspor mantan agen mata-mata Australia yang akan membeberkan bukti-bukti di pengadilan setelah rumahnya juga digeledah.

Kehadiran whistleblower, mantan Direktur Operasi Teknis ASIS, sebelumnya sosoknya dirahasiakan dan hanya diketahui segelintir pejabat dan pengacara sampai penggerebekan kemarin.

Pada Rabu sore (4/12/2013), PM Timor Leste Xanana Gusmao memberikan pernyataan dan mendesak PM Tony Abbott menjelaskan secara langsung kepada dirinya dan menjamin keamanan dari whistleblower.
"Aksi yang dilakukan oleh pemerintah Australia sangat kontrapoduktif dan tidak kooperatif,” kata Gusmao.
" Menggeledah kantor kuasa hukum kami dan mengambil tindakan agresif terhadap saksi kunci kami adalah tindakan yang tidak bermertabat dan tidak dapat diterima.

"Ini adalah perilaku yang tidak layak yang dilakukan seorang teman dekat dan tetangga atau dari sebuah bangsa yang besar seperti Australia."
Kuasa hukum yang kantornya digeledah mengatakan pemerintah Australia berusaha memberangus bukti-bukti dan saksi hukum utama kami” dengan menyita paspornya.
"Apa penilaian pengadilan internasional di Den Haag jika mengetahui masalah ini? kata Collaery.
Collaery juga mengatakan tuduhan kegiatan spionase salam negosiasi dengan Timor Leste berlangsung bisa dikategorikan "insider trading".
“Jika praktek ‘insider trading’ itu terjadi di bursa internasional seperti Bridge Street, Collins Street, Wall Street, pelakunya akan dipenjarakan,” kata Collaery kepada Lateline.

Jaksa Agung George Brandis mengkonfirmasi dirinya telah menyetujui penggeledahan tersebut, tetapi membantah aksi itu dilakukan untuk mempengaruhi proses arbitrasi di Den Haag.

Program Bantuan 'Kuda Trojan' Australia
Timor Leste mengklaim ASIS telah menggunakan program bantuan Australia sebagai tameng untuk menutupi operasi rahasia mereka dalam mengumpulkan informasi rahasia selama berlangsungnya negosiasi perjanjian eksplorasi minyak dan gas di Timur Leste tahun 2004.
Satu dekade lalu, dibawah program bantuan Australia, gedung pemerintah di Dili diberikan bantuan renovasi yang mahal. Namun bantuan itu dituding sebagai semacam kuda Trojan Australia.

Timor Leste mengklaim pada Mei 2004, agen ASIS berpura-pura menjadi pekerja bangunan di proyek renovasi gedung pemerintahan dan menanamkan alat penyadap di dinding ruang kabinet, yang letaknya hanya berjarak dua kantor dari ruangan yang ditempati Perdana Menteri.

Agen ASIS itu kembali pada Juli dan Agustus, yang kemungkinan untuk memeriksa sekaligus mempertahankan fungsi dari alat penyadap yang mereka tanam, sebelum akhirnya menyingkirkan semua jejak kegiatan penyadapan tersebut pada Desember, ketika operasi spionase tersebut berakhir.

Sebelummnya PM Tony Abbott menyatakan dirinya mendukung aksi penggeledahan yang dilakukan ASIO, dengan mengatakan badan intelejen tersebut sedang melakukan tugasnya menyelamatkan kepentingan Australia.
"Kita tidak bermaksud mengintervensi kasus ini, tapi kita bertindak untuk memastikan kepentingan nasional Australia benar-benar terlindungi. Untuk itulah penggeledahan itu dilakukan,” kata Abbott kepada media di Canberra (4/12/2013).

Namun insiden ini menuai kecaman luas. Ketua Partai Hijau, Adam Bandt menyebut ini sebagai tudingan yang sangat mengganggu dan menuntut penjelasan resmi dari Jaksa Agung.

http://www.radioaustralia.net.au/ind...aranya/1229756


Timor Leste Kecam Upaya Australia Tutupi Penyadapan
Kamis, 05 Desember 2013 08:51 wib
Wahyu Dwi Anggoro - Okezone

DILI – Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengecam upaya Australia menutupi aksi penyadapannya. Timor Leste dan Australia sedang berseteru di pengadilan internasional mengenai aksi penyadapan dalam negosiasi migas antara kedua negara.

Seperti diketahui, Pemerintah Australia menahan saksi kunci yang akan memberatkannya di pengadilan. Pemerintah Australia juga menggrebek kantor pengacara yang membela Timor Leste di pengadilan internasional.

“Aksi Pemerintah Australia sangat memperburuk keadaan,” ujar Xanana, seperti dikutip Guardian, Kamis (5/12/2013).

“Menggrebek kantor pengacara kami dan menahan saksi kunci kami sama sekali tidak bisa diterima. Timor Leste masih negara sahabat Australia dan kami tidak layak diperlakukan seperti itu,” lanjutnya.

Saksi yang ditahan, merupakan bekas agen intelijen Australia. Dia mengaku memiliki bukti yang tak terbantahkan mengenai aksi penyadapan Australia di Timor Leste saat negosiasi migas berjalan pada 2004.

Timor Leste membawa masalah ini ke pengadilan internasional sejak Desember tahun lalu. Pemerintah Timor Leste berniat membatalkan perjanjian migas yang disepakati pada 2006. Pihak Timor Leste merasa kesepakatan itu merugikannya. Apalagi, Australia melakukan negosiasi dengan cara kotor.

Saksi Kunci Penyadapan Australia Ditahan
Rabu, 04 Desember 2013 09:00 wib

Wahyu Dwi Anggoro - Okezone

CANBERRA – Saksi kunci aksi penyadapan Australia di Timor Leste dilaporkan ditahan. Australia dan Timor Leste sedang berseteru di pengadilan internasional terkait dugaan penyadapan saat kedua negara melakukan negosiasi minyak pada 2004.

Saksi yang ditahan merupakan mantan agen intelijen Australia. Pria yang dirahasiakan identitasnya tersebut akan memberi bukti penyadapan Australia di Timor Leste ke pengadilan sebelum ditahan.

“Dia ingin menyerahkan bukti tak terbantahkan ke pengadilan,” ujar pengacara yang mewakili Timor Leste, John Brennan, seperti dikutip Guardian, Rabu (4/12/2013).

Brennan menambahkan, kantornya di Kota Canberra juga digrebek oleh Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO). Petugas mengklaim, penggrebekan dilakukan untuk menyelamatkan rahasia negara.

“Pemerintah Australia bertindak seperti koboi,” lanjut Brennan.

Timor Leste membawa masalah penyadapan Australia ke pengadilan internasional sejak Desember tahun lalu. Pemerintah Timor Leste mengklaim, penyadapan membuat proses negosiasi menjadi tidak seimbang.

Kasus penyadapan Australia di Timor Leste kembali mencuat setelah Negeri Kanguru tersebut ketahuan juga menyadap Indonesia. Jika terbukti, kesepakatan minyak antara Australia dan Timor Leste bisa dibatalkan.

http://international.okezone.com/rea...tralia-ditahan

PM Abbott Bela Penggeledahan Kantor Pengacara Timor Leste
Rabu, 4 Desember 2013 12:30 WIB

Perdana Menteri Tony Abbott membela tindakan badan intelijen Australia, ASIO, menggeledah rumah sekaligus kantor Bernard Collaery, pengacara yang mewakili Timor Leste dalam kasus gugatan pembatalan kerjasama pengolahan minyak dan gas melawan Australia. Kasus tersebut akan diperiksa di Den Haag, Belanda, Kamis (5/12/2013), dan pihak Timor Leste diwakili pengacara Collaery yang adalah warga Australia.

Pihak Timor Leste membawa kasus ini ke Den Haag dengan tujuan untuk membatalkan perjanjian pengelolaan minyak dan gas dengan Australia senilai 40 milliar dollar. Alasannya, menurut pihak Timor Leste, karena ternyata Australia memata-matai mereka sebelum negosiasi perjanjian itu dilakukan.

Disebutkan, aksi mata-mata dilakukan di Dilli oleh badan intelijen Australia yang saat itu masih bernama ASIS. Aksi tersebut kabarnya dilakukan atas perintah Menlu Australia waktu itu, Alexander Downer.

Selasa kemarin, petugas ASIO menggeledah rumah sekaligus kantor Collaery di Canberra. Pengacara ini justru sedang berada di Belanda mempersiapkan gugatan kasus tersebut.

Jaksa Agung George Brandis menyatakan pihaknya memberi izin penggeledahan, namun membantah hal itu ada kaitannya dengan kasus yang sedang bergulir di Belanda.

Partai Hijau mengecam tindakan ASIO, dan mendesak Jaksa Agung menjelaskan duduk perkaranya. "Jika hal ini benar, tampaknya George Brandis menganggap dirinya sebagai J Edgar Hoover dan bisa seenaknya mengeluarkan surat perintah penggeledahan," kata anggota parlemen Partai Hijau Adam Bandt.

Namun PM Abbott menyatakan, tindakan pemerintah dapat dibenarkan. "Kita tidak mengintervensi kasusnya, tapi akan selalu memastikan kepentingan nasional kita ditegakkan," kata Abbott.

Pihak Timor Leste menyatakan ASIS melakukan aksi mata-mata dengan kedok program bantuan, dan memasang perangkat penyadap di ruang kabinet pemerintah Timor Leste.

Menurut Collaery, rincian informasi aksi mata-mata itu belum diketahui hingga munculnya seorang whistle blower.

"Dirjen ASIS dan wakilnya memerintahkan teknisi ASIS berangkat ke Timor Leste, dengan berkedok program bantuan Australia merenovasi dan membangun kantor kabinet di Dilli. Mereka memasang alat penyadap di dinding yang dibangun atas bantuan dana Australia," jelas Collaery kepada ABC.
Ia mengatakan, saksi yang diperiksa ASIO Selasa kemarin bukanlah mata-mata, melainkan mantan direktur teknik operasi di ASIS.
Menurut Collaery, saksi tersebut memutuskan untuk menjadi whistle blower, setelah tahu mantan Menlu Alexander Downer kini menjadi penasehat di Woodside Petroleum.

Dalam pernyataan kepada ABC, Downer mengatakan tuduhan ini sudah lama dan pihaknya tidak akan berkomentar atas masalah keamanan nasional.
Sementara itu Pemimpin Oposisi Bill Shorten mengatakan badan intelijen Australia harus beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku.

http://www.tribunnews.com/internasio...ra-timor-leste