PAMEKASAN, KOMPAS.com — Bantuan rumah tidak layak huni untuk 41 kepala keluarga di Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, ditunggangi salah satu calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Bantuan yang bersumber dari Kementrian Perumahan Rakyat tersebut dimanfaatkan caleg PPP untuk mendulang suara pada Pemilu Legislatif 9 April mendatang.

Amiruddin, salah satu warga penerima bantuan rumah tidak layak huni, mengatakan, saat sosialisasi program dan pencairan bantuan turun berupa bahan-bahan bangunan, caleg berinisial MS turun bersama koordinator proyek meminta dukungan kepada warga untuk memilihnya pada pileg mendatang.

"Caleg tersebut menyampaikan bahwa kalau tidak ada dirinya, maka bantuan rumah kepada warga tidak ada dan tidak akan turun," kata Amiruddin, Selasa (21/1/2014).

Kampanye terselubung itu dipahami warga hanya numpang nama. Sebab, meskipun tanpa digembar-gemborkan caleg PPP itu, program bantuan rumah sudah ada sejak awal tahun 2013 lalu.

"Sebelum ada pergantian Bupati Pamekasan, bupati yang lama sudah menyampaikan bahwa ada program bantuan rumah tidak layak huni. Tapi, sekarang ada caleg PPP yang mengklaimnya," imbuh Amir.

Yang disayangkan warga, bantuan rumah tidak layak huni tersebut diwarnai tindakan penyelewengan. Penyelewengan tersebut karena tidak sama dengan petunjuk pencairan dan terkesan ada kongkalikong antara caleg, rekanan, dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Semula bantuan akan dicairkan ke masing-masing rekening penerima. Namun, kenyataannya warga dikirimi bahan-bahan bangunan tanpa ada kesepakatan sebelumnya. "Pembelian harga bahan bangunan juga berbeda dengan harga umum. Kami anggap ada rekayasa harga seperti semen, kayu, pasir, dan sebagainya yang dibengkakkan harganya," kata Amiruddin.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Pamekasan Nawawi Toha sudah mendengar adanya caleg daerah pemilihan I (Pamekasan-Tlanakan) yang mendompleng program bantuan rumah tidak layak huni. Namun, jika ada keterlibatan rekayasa proyek dan pemotongan bantuan, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Bahkan tidak tanggung-tanggung, akan dilakukan pemecatan.