Jurnas.com | FORUM Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat provinsi Papua Barat sebagai provinsi terkorup ketiga setelah provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan provinsi Aceh.

Sedangkan provinsi terkorup ke empat DKI Jakarta dan yang kelima provinsi Papua. Penilaian provinsi terkorup ini diambil oleh Fitra sesuai hasil ikhtisar audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 2013 lalu.

Dari catatan tersebut, Sumut menduduki peringkat pertama karena potensi kerugian Negara mencapai Rp. 400,1 miliar dari 278 kasus korupsi yang ditemukan. Peringkat kedua provinsi Aceh dengan 398 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 308, 333 miliar. Peringkat ke tiga provinsi Papua Barat dengan 478 kasus serta potensi kerugian negara mencapai Rp. 207, 398 miliar.

Kemudian peringkat keempat provinsi DKI Jakarta dengan 967 kasus korupsi, potensi kerugian negara Rp. 191,122 miliar dan peringkat kelima ditempati provinsi Papua sebanyak 335 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 182, 346 miliar.

Terkait ini, direktur eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian

Warinussy mengatakan, posisi provinsi Papua Barat dan provinsi Papua sebagai peringkat ketiga dan kelima terkorup di Indonesia, merupakan catatan yang sangat buruk dan memalukan bagi jajaran birokrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Abraham Octavianus Atururi di Papua Barat dan juga Lukas Enembe di Papua. “Ini catatan buruk bagi dua gubenur di tanah Papua ini, dan ini harus segera dibenahi,” katanya kepada Jurnal Nasional, Selasa (14/1).

Menurutnya, catatan buruk ini harus segera dibenahi secara sungguh-sungguh dengan memahami sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan yang berlaku. Termasuk dalam konteks aturan perundangan mengenai pengelolaan barang dan jasa serta Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang Undang Tindak Pidana Suap maupun Pencucian Uang (Money Laundring).

“Saya sarankan kedua provinsi di Papua ini segera berbenah diri dengan melakukan pendidikan secara khusus dalam hal-hal tersebut,” ujarnya.

Lanjut kata Warinussy, dalam sejumlah kasus tindak pidana korupsi di Papua Barat yang saat ini sedang digelar pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Manokwari dapat ditemukan fakta-fakta hukum bahwa kebanyakan terjadinya penyelewengan keuangan daerah/negara dikarenakan baik pejabat pelaksana kegiatan dan kuasa pengguna anggaran maupun kontraktor sebagai pihak ketiga tidak melaksanakan prosedur pelelangan barang/jasa sebagaimana diatur dalam aturan perundangan yang berlaku seperti Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta aturan lainnya yang bersangkutan. Sehingga akibatnya sejumlah pejabat kepala dinas (SKPD) harus duduk di kursi pesakitan tersebut.






FITRA: Sumut, Provinsi Terkorup 2013

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat Sumatera Utara sebagai provinsi terkorup di Indonesia pada tahun 2013 berdasarkan hasil ikhtisar audit Badan Pemeriksaan Keuangan.

Dalam diskusi yang diselenggarakan DPD Partai Gerindra Sumut di Medan, Kamis, anggota Divisi Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut Irvan Hamdani Hasibuan mengatakan, peringkat pertama didasarkan potensi kerugian negara yang mencapai Rp400,1 miliar dari 278 kasus korupsi yang ditemukan.

Peringkat kedua provinsi terkorup ditempati Aceh yang tercatat memiliki 398 kasus dugaan korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp308,333 miliar.

Peringkat ketiga terkorup ketiga ditempati Papua Barat (478 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp207,395 miliar), serta peringkat keempat adalah Provinsi DKI Aceh (967 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp191,122 miliar).

Sedangkan peringkat kelima terkorup adalah Provinsi Papua dengan kasus dugaan korupsi sebanyak 355 kasus dan potensi kerugian negara Rp182,346 miliar.

Dari segi kedaerahan di Sumut, Kabupaten Langkat tercatat sebagai daerah terkorup dengan jumlah dugaan korupsi sebanyak 204 kasus dengan potensi kerugian negara Rp113,65 miliar.

Selanjutnya, Kota Medan (261 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp92,798 miliar), Kabupaten Batubara (115 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp73,181 miliar), dan Kota Pematang Siantar (193 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp18,202 miliar).

Kemudian, Kota Binjai (134 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp17,669 miliar), Kabupaten Deli Serdang (124 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp16,692 miliar), Humbang Hasundutan (88 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp15,515 miliar), Nias (93 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp14,376 miliar), Nias Utara (99 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp12,143 miliar), dan Toba Samosir (110 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara Rp12,023 miliar).



pandangan dari seorang agan



uang pajak rakyat jadi ajang korupsi pemerintah daerahnya