Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden Republik Indonesia) adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol resmi negara
Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama untuk satu kali masa jabatan. Presiden digaji sekitar 60 juta per bulan.

Wewenang, kewajiban, dan hak
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara
lain:
· Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
· Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
· Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta
mengesahkan RUU menjadi UU.

Persyaratan
Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik
Indonesia menurut UU No 42 tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai
berikut:
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri

3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak
pidana berat lainnya

4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden

5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan
penyelenggara negara

7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara

8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan

9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela

10. Terdaftar sebagai Pemilih

11. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak
selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi

12. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama

13. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus
1945

14. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

15. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun

16. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang
sederajat

17. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi
massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam G.30.S/PKI

18. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik
Indonesia.