Kader partai Demokrat (PD) yang juga menteri Pemuda dan olahraga (Menpora) Roy Suryo terus menuai kritik dari berbagai pihak.

Pria asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut dikritik lantaran diduga kuat menggunakan fasilitas negara untuk proses kampanye pencalegan dengan membuat baliho untuk kepentingan pribadinya.

"Spanduk Roy Suryo itu bergambar Roy Suryo dan bertuliskan Caleg," ujar Ketua Pemuda Penegak Konstitusi Indonesia (PPKI), Syamsul Rizal di Kantor KPU, Menteng Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

Menurut Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPPI) tersebut, penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Roy Suryo sudah sangat fatal. Bagaimana tidak, pria berkumis tersebut menggunakan anggaran kementrian untuk kepentingan kampanye selama prosesi pencalegan berlangsung.

Bahkan, Syamsul pun mendesak Roy Suryo untuk mundur dari jabatannya jika ingin serius menjadi calon legislatif (Caleg)
dan fokus tanpa embel-embel menteri dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk menjaga fairnes (keadilan) bagi Caleg yang lain.

"Sebaiknya Roy Suryo mundur dulu. Jika hari ini Roy mengatakan tidak menggunakan fasillitas negara, tapi untuk Menteri itu kemana-mana. memakai fasilitas negara, ada protokolernya. Sebelum bertarung, Roy harusnya diganti dulu, sehingga betul-betul mereka independen," jelasnya dengan nada kesal.

Selain itu, Syamsul juga mendesak kepada pihak terkait khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menegakan aturan. Bahkan, jika terbukti betul-betul melanggar aturan, maka Roy harus diberikan sanksi.

"KPK harus memeriksa Roy, juga Bawaslu sebagai pengawas Pemilu harus menyurati kepada partai yang bersangkutan, karena ini mengganggu, ia juga mencuri stat kampanye duluan," tutup Syamsul.

sumber berita : link