apakah agan sudah pernah mendengar mengenai EKONOMI KERAKYATAN?
Jika belum silahkan dibaca dulu kutipan berikut ini
Quote:
Ekonomi kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) merupakan sistem perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di mana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Tujuan penyelenggaraan demokrasi ekonomi adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, dengan sasaran pokok tersedianya lapangan kerja, pendidikan gratis (murah), pemerataan modal material, jaminan sosial bagi penduduk miskin, dan pemberdayaan serikat-serikat ekonomi (koperasi).
Penyelenggaraan ekonomi kerakyatan merupakan amanat konstitusi (normatif) yang termaktub dalam pasal 27, 28, 31, 33, dan 34 UUD 1945, dalam TAP MPR No. VI/1998 tentang Politik-Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, TAP MPR No. II/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004, dan TAP MPR No. II/2002 tentang Rekomendasi Kebijakan Untuk Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional, untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan.
sumber:
http://ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/p...ram/keek-2013/
Oke, sudah sedikit paham kan tentang ekonomi kerakyatan?
Baik, sekarang coba kita sedikit hitung-hitungan apabila pembangunan negeri tercinta ini benar-benar melaksanakan UUD 1945 tersebut.
Quote:
Pembangunan MRT Jakarta
Tahukah anda bahwa biaya pembangunan MRT di Jakarta saat ini mengandalkan pinjaman dari JICA (Jepang) sebesar Rp.10,3 Trilliun...WOW sebuah
HUTANGyang besar.
Padahal jika saja Pemerintah menerapkan ekonomi kerakyatan, yakni dimana pemerintah menerbitkan, katakanlah "obligasi mrt", TS yakin akan sangat banyak masyarakat yang Jakarta maupun kota-kota lainnya akan berlomba-lomba menanamkan investasinya disana.
Apa keuntungannya:
- Pembangunan tidak dibangun atas pinjaman asing yang membebani rakyat melalui bunga dan pokok hutang yang sangat besar. Keuntungan dari operasional dan penjualan tiketnya akan memberikan income pasif bagi masyarakat yang memiliki obligasinya.
- Masyarakat akan sukarela berpindah dari kendaraan pribadi ke mrt, karena akan berfikir kalau semakin banyak yang naik mrt, maka profit bagi hasil yang akan didapatnya juga akan semakin besar. Masyarakat akan saling mendorong komunitasnya untuk memakain moda transportasi ini.
- Manajemen akan bebas korupsi, karena diawasi oleh seluruh masyarakat yang memegang obligasinya. Keuangan menjadi transparan dan ter-audit dengan baik. Manajemen akan lebih professional dan biaya operasional dapat ditekan semaksimal mungkin, karena manajemen tidak akan mudah dan semena-mena menaikkan harga tiket tanpa persetujuan rakyat.
- Masyarakat akan merawat dan mengawasi orang-orang yang berusaha merusak (vandalism) terhadap aset. hal ini karena masyarakat merasa bahwa itu adalah miliknya juga yang harus dijaga dengan baik.
- Masyarakat akan untung karena bisa mengembangkan investasinya dengan cara-cara yang bebas RIBA (karena sumber income nya jelas)
itu adalah salah satu contoh dimana dengan Ekonomi Kerakyatan, maka pembangunan bisa ter-akselerasi dengan lebih cepat.
Bayangkan, dari dulu selalu kita dengar jargon:
"DARI RAKYAT KE RAKYAT dan UNTUK RAKYAT"
Namun faktanya apa? semua pembangunan di negeri ini tidak melibatkan rakyat sedikitpun. padahal TS yakin, seandainya agan-agan diberikan kesempatan untuk berinvestasi pada program-program pembangunan yang saling menguntungkan, maka tentunya akan tertarik untuk itu kan? misalnya:
Penawaran investasi untuk pembangunan jembatan selat sunda dengan sumber income dari penjualan tiket tol penyeberangan?
atau Penawaran investasi jalur tol lintas sumatera dengan sumber income dari penjualan tiket tol?
atau Penawaran investasi di pembangunan pembangkit listrik dengan sumber income dari abodemen dan tagihan listrik masyarakat?
atau Pembangunan Bandara dengan sumber income biaya taxiway pesawat dan airport service charge?
Hmm.... memang ekonomi kerakyatan adalah pola ekonomi yang paling tepat bagi bangsa ini dan hal ini sudah disadari oleh para pemimpin kita dahulu, hanya saja mungkin akibat sogokan dan tekanan dari para Bankir di WorldBank, IMF, JICA dan sebagainya, malah membuat para pemimpin kita tidak melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut...
harapan TS, semoga Pemimpin baru di Pemilu mendatang dapat menjalankan ekonomi yang sesuai amanat UUD 1945 tersebut dan mau merangkul rakyat untuk secara bersama-sama membangun bangsa dan negeri tercinta ini....
Karena Bangsa INDONESIA sudah MERDEKA
MERDEKA secara KEDAULATAN dan HARUS MERDEKA secara EKONOMI