Isu pencapresan Jokowi
di pilpres 2014 tak ayal membuat lawan politiknya ketir-ketir.

Berbagai "jurus" dikeluarkan untuk
menghadang
pencapresan sosok idola rakyat tersebut.

Popularitasnya yang semakin meroket jauh meninggalkan para pesaingnya
mengundang reaksi perlawananan.

Salah satu strategi yang digunakan adalah memanfaatkan
keterbatasan
pemahaman warga terkait nasionalisme kehidupan bernegara, misalnya terkait isu masa jabatan Jokowi di DKI Jakarta.

Terpilih bersama Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Jokowi memiliki masa jabatan hingga 2017.
Artinya pencapresan Jokowi di pilpres 2014 dilihat sebagai pelanggaran terhadap komitmennya untuk memimpin Jakarta hingga akhir jabatannya.

Dengan alasan tersebut, warga Jakarta merasa berhak menolak pencapresan Jokowi.

Beliau dianggap masih dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai
masalah Jakarta.

Sekilas pemikiran tersebut dapat diterima.
Bukankah Jokowi dan Ahok telah bersumpah ketika dilantik untuk memimpin Jakarta sampai akhir jabatan? Bukankah masih banyak “PR” yang belum diselesaikan? Kemacetan, banjir, kriminalitas,
kesemrawutan kota dan berbagai masalah lain masih belum dapat diselesaikan dalam setahun Jokowi-Ahok di Jakarta.
Jadi tepatkah jika beliau buru-buru
meninggalkan Jakarta dan mencari jabatan baru yang lebih tinggi?
Pertanyaan ini perlu dijawab dengan cara pandang yang lebih luas.
Tidak hanya melihat Jakarta secara sempit namun melihat Indonesia secara keseluruhan.

Kesenyapan akan hadirnya pemimpin yang sesungguhnya di bangsa ini puluhan tahun terakhir membuat rakyatnya merindukan
kemunculan sang ratu adil sesuai ramalan Jayabaya. Bangkitnya pemimpin yang membawa keadilan dan kesejahteraan menjadi harapan yang semakin mendesak.
Dan, menunda kemunculan sosok tersebut hingga 5 tahun ke depan hanya akan semakin memperpanjang derita rakyat.

Jadi, siapakah yang “memiliki” seorang warga negara (seperti Jokowi)? Kepada siapakah seorang warga negara (seperti Jokowi) harus mengabdi? Di tanah tumpah darah manakah seorang warga negara (seperti Jokowi) harus berbakti? Di titik inilah makna kebangsaan itu akan diuji dan rasa kesatuan Indonesia itu harus terbukti.

Setidaknya saya dapat memberikan dua alasan mengapa warga Jakarta harus merelakan jika Jokowi mencalonkan diri sebagai capres.

Pertama, setiap rakyat Indonesia pengabdian utamanya adalah kepada negara. Sekalipun pengabdian tersebut dapat dilaksanakan di daerah atau wilayah masing- masing namun jika negara membutuhkan maka seorang nasionalis
harus menjawab panggilan tersebut.
Ia harus meletakkan kepentingan negara sebagai kepentingan utama.
Dalam konteks inilah Jokowi bukan milik warga Solo, bukan juga milik warga
Jakarta, ia milik rakyat Indonesia sama seperti warga negara yang lain.
Menghalangi Jokowi maju sebagai capres hanya menunjukkan bahwa warga Jakarta tidak peduli kepada kepentingan negara ini secara keseluruhan.

Tentu, saya tidak bermaksud bahwa seluruh warga Jakarta bersikap demikian, bahkan saya meyakini sebagian besar mendukung beliau. Namun, terdapat sebagian kecil warga yang masih berpikiran sempit dan mereka ini tidak hanya berada di Jakarta namun juga di daerah lain. Warga yang
sebagian kecil inilah yang harus ditolong untuk mengerti prinsip yang saya maksud.

Kedua, jika seorang Jokowi adalah pemimpin negara yang sesungguhnya,
tentunya Ia akan turut memikirkan Jakarta sebagai ibu kota negara.
Dalam hal ini berulangkali wakil gubernur, Basuki Tjahaya Purnama, mengatakan jika Jokowi menjadi presiden tentunya masalah Jakarta akan lebih cepat diselesaikan mengingat kebijakan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mendukung perbaikan Jakarta.
Pertimbangan tersebut justru seharusnya membuat warga Jakarta semakin mendukung
pencapresan beliau.

Bagaimanapun, kita
masih memiliki beberapa bulan lagi untuk melihat dan menilai kinerja Pak Jokowi beserta kandidat lain.

Pertimbangan yang hati-hati dan serius diperlukan untuk meyakini pilihan kita dalam menentukan nasib bangsa ke depan.
Semoga Indonesia dianugerahkan
pemimpin yang benar- benar mencintai rakyat dan bangsa, bukan pemimpin yang hanya memikirkan
kepentingan pribadi atau kelompok semata. Dan, semoga kepentingan
kedaerahan tidak membuat kita lantas melupakan
kepentingan bangsa karena sesungguhnya kita adalah satu Indonesia.