MK Mencabut Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
MK Mencabut Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

bcrypt

11-01-2014 08:58

MK Mencabut Pasal Penghinaan Terhadap Presiden

Sore Agan dan Sista..

Berhubung lagi rame-ramenya thread Inilah Kerja Presiden Anda Selama 10 Tahun, Anda Pun Bisa yang linknya adalah
http://www.kaskus.co.id/thread/52cce...0bc33c3b8b468d

dan sumber awalnya adalah berasal dari Kompasiana
http://politik.kompasiana.com/2014/0...sa-623099.html

maka ane mau sharing tentang pasal-pasal dalam KUH Pidana yang terkait dengan kasus ini.

Sebelumnya MK sudah mencabut pasal-pasal penghinaan kepada Presiden melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Pasal-pasal yang dicabut adalah Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

Beritanya bisa lihat di http://www.antaranews.com/print/4807...hadap-presiden

Biar jelas ini ane kutip pasal-pasal yang dicabut tersebut:

Spoiler for Pasal 134 KUHP:

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atua Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Spoiler for Pasal 136 bis KUHP:

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Spoiler for Pasal 137 KUHP:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Alasan pencabutan pasal tersebut oleh MK karena secara konstitusional bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 dan pada suatu saat dapat menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi.

Spoiler for Pasal 28D ayat 1 UUD 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

MK juga menilai ketiga pasal itu berpeluang menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan, dan ekspresi sikap, apabila ketiga pasal itu selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum unjuk rasa di lapangan, sehingga dinilai bertentangan dengan pasal 28, 28E ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945.

Spoiler for Pasal 28 UUD 1945:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Spoiler for Pasal 28E ayat 2 dan 3 UUD 1945:

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

adalah sbb:

Tapi.. ada 1 pasal yang bisa digunakan oleh Presiden jika mereka ingin mempermasalahkan hal ini, pasal yang digunakan adalah:

Pasal 207 KUHP yang berbunyi:

Spoiler for Pasal 207 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Catatan khusus MK tentang Pasal 207 KUHP dalam putusannya No 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam hal pemberlakuan Pasal 207 KUHP, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penuntutan terhadapnya hanya dilakukan atas dasar pengaduan. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi menempatkan Pasal 207 ini sebagai delik aduan. Aparat penegak hukum baru bisa memproses pelanggaran atas Pasal 207 ini setelah ada pengaduan dari penguasa.

Jadi, jika Presiden ingin mempermasalhkan hal ini, maka Presiden harus melakukan pengaduan ke Polisi selaku Kepala Pemerintahan bukan sebagai orang pribadi.

Semoga bermanfaat gan..

Kalo boleh bagi ane
emoticon-Blue Guy Cendol (L)