Instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengharuskan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan angkutan umum pada Jumat pertama setiap bulan. Langkah ini ditempuh untuk membangun kesadaran masyarakat agar mau menggunakan angkutan umum sehingga kemacetan di ibu kota bisa dikurangi.
     
Sekitar 40 persen kendaraan yang lalu-lalang di Jakarta merupakan kendaraan milik PNS. Pemerintah Provinsi Jakarta berupaya untuk memecahkan persoalan kemacetan yang membuat banyak anggota masyarakat merasa frustasi.
      
Tidaklah mungkin mengajak masyarakat untuk mau meninggalkan kendaraan pribadi dan menggunakan kendaraan umum, apabila mereka yang mengajak tidak mau memberikan contoh. Dengan menggunakan kendaraan umum, maka para pengambil kebijakan bisa merasakan sendiri repotnya ketika harus bepergian dengan kendaraan umum itu.
       
Kita sudah sering menyampaikan betapa sulitnya bepergian dengan menggunakan angkutan umum di Jakarta ini.  Moda transportasi yang harus dipergunakan begitu banyak dan pada jam-jam sibuk jumlahnya sangat terbatas.
        
Lihat saja pengguna Trans Jakarta atau pun kereta api commuter line. Antrean pada pagi hari ketika hendak berangkat kerja atau sore hari sesudah pulang kantor mengekor begitu panjang. Masyarakat harus menunggu berjam-jam sebelum bisa naik ke dalam bus Trans Jakarta maupun commuter line.
         
Perjuangan itu belum selesai karena mereka harus menyambung dengan bus-bus feeder, angkutan kota, atau bahkan ojek untuk bisa sampai ke rumah masing-masing. Sedikitnya tiga atau empat kali masyarakat harus berganti moda angkutan sebelum sampai ke tempat tujuan.
         
Berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap orang untuk bepergian dengan kendaraan umum? Puluhan ribu biaya yang harus dikeluarkan setiap kali jalan. Tidak dikenalnya sistem tiket terusan membuat orang harus membayar lebih mahal biaya perjalanan mereka.
        
Itulah keluhan yang juga dirasakan PNS Jakarta ketika mereka harus menggunakan angkutan umum. Mereka membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sampai ke Balai Kota. Sudah waktunya lama dan melelahkan, biaya yang harus dikeluarkan juga menguras isi dompet.
       
Semua itu tentunya harus dirasakan PNS Jakarta agar mereka kemudian memikirkan cara untuk mempermudah masyarakat dalam menggunakan angkutan umum. Terutama mereka yang bertugas di Dinas Perhubungan mau mencarikan jalan terbaik agar masyarakat tidak harus direpotkan dalam perjalanan pergi-pulang bekerja.
       
Selama ini berbagai keluhan itu sebenarnya sering disampaikan masyarakat. Namun mereka yang bekerja di Balai Kota tidak pernah mau mendengar, karena mereka tidak pernah merasakannya. Sekarang tentu PNS Jakarta tahu sulitnya masyarakat dalam bepergian setiap hari dan mengapa kemudian memilih menggunakan kendaraan pribadi.
       
Untuk itulah seharusnya Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama ikut menjalankan Instruksi Gubernur. Dengan Wagub juga merasakan sulitnya berangkat  dari Pantai Mutiara ke Balai Kota, maka solusi untuk memperbaiki sistem transportasi massal akan lebih cepat bisa ditemukan.
      
Sekarang dengan Wagub tidak ikut program gubernur, maka membuka peluang bagi PNS Jakarta untuk tidak patuh kepada Instruksi Gubernur. Padahal kebersamaan antara Jokowi dan Ahok selama ini merupakan sebuah kekuatan dan masyarakat menghargai sikap saling mengisi di antara dua pemimpin Jakarta ini.
      
Memang yang paling sulit untuk membangun disiplin adalah mendisiplinkan diri sendiri. Tampaknya mudah untuk meminta orang lain menjalankan apa yang kita maui, tetapi ketika kita harus menjalankannya sendiri aturan tersebut semua itu terasa berat.
       
Jakarta membutuhkan tindakan yang radikal apabila kita ingin membuatnya menjadi lebih baik. Persoalan yang ada sekarang sudah begitu tali temali dan terlalu lama dibiarkan. Termasuk sistem transportasi umum yang tidak pernah lagi dibenahi setelah Gubernur Ali Sadikin mendirikan Perusahaan Pengangkutan Djakarta, yang kini sudah pailit.
      
Untuk membangun kembali kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum dibutuhkan teladan. Pemimpin harus mau menjadi contoh bahwa pilihan menggunakan transportasi umum memberi banyak solusi. Bukan hanya memberikan solusi bagi kemacetan, tetapi juga penghematan energi dan lingkungan yang lebih bersih.
        
Langkah yang ditempuh Jokowi untuk memulai kesadaran menggunakan transportasi umum dari para PNS adalah sebuah terobosan yang baik. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan di Jakarta, maka kebijakan yang dibuat akan menjadi lebih tepat sasaran, karena para PNS juga merasakan akibat dari kebijakan yang mereka rumuskan.