Di saat pemerintah Surabaya merencanakan akan menutup lokalisasi prostitusi terbesar Dolly pada tahun 2014 ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok justru mewacanakan pembangunan lokalisasi prostitusi di Jakarta. Ia berdalih, lokalisasi dapat menjadi solusi untuk menekan penyebaran virus HIV/AIDS. Ide ini pun ditentang keras oleh Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah.
Seperti dilansir RMOL, Selasa (31/12), Ahok tidak mengerti mengapa PP Muhammadiyah menolak usulan pembangunan lokalisasi prostitusi di DKI. Ahok pun mengaku tidak setuju dengan legalisasi prostitusi. Namun, menurutnya masyarakat DKI tidak perlu munafik menutupi keberadaan prostitusi yang kian menjamur di Ibukota.
"Saya juga nggak setuju ada legalisasi prostitusi. Persoalannya, jangan munafik, emang nggak ada prostitusi di DKI?? ngapain munafik? itu aku nyindir aja," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta Pusat, Selasa (31/12).
Sebelumnya, PP Muhammadiyah menolak keras wacana pembangunan lokalisasi prostitusi yang dilontarkan oleh Ahok.
“Sikap Muhammadiyah, tentu itu kemungkaran, kita semangatnya, pandangannya tidak setuju hal tersebut," kata Koordinator Divisi Dakwah Khusus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Agus Tri Sundari dikutip dari detikcom, Senin (30/12).
Agus menuturkan pendirian lokalisasi pramuriaan tidak menyelesaikan masalah. Mestinya, justru meningkatkan operasi pemberantasan. "(lokalisasi) itu melegalkan zina, kita menolak lah, pengalaman yang lalu, di Surabaya kan justru menambah masalah,” lanjutnya.
Agus menilai, membangun lokalisasi adalah kemunduran bagi Jakarta setelah berhasil mengganti lokalisasi Kramat Tunggak menjadi Islamic Center. Agus juga mengusulkan solusi pemberantasan prostitusi dengan melakukan kegiatan sosial dan pembinaan terhadap para pekerja seks komersial agar mereka bisa keluar dari dunia prostitusi.
