Kebijakan Pertamina menaikkan harga gas ukuran 12 kg menuai kontroversi. Hujan kritik pedas tidak hanya dialamatkan ke Pertamina, tapi juga ke pemerintah selaku pemegang saham perusahaan pelat merah tersebut.

Partai Demokrat buru-buru memberi perisai bagi pemerintahan SBY-Boediono. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan, kebijakan tersebut murni keputusan bisnis.

"Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada Presiden" tegas Edhie Baskoro melalui siaran persnya, Sabtu (4/1).
Dia bahkan menegaskan sikap partainya. Partai Demokrat menolak kenaikan harga gas elpiji kemasan 12 Kg yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebab, kenaikan harga hampir 60 persen itu berimbas pada tekanan inflasi dan kenaikan harga yang menyusahkan rakyat.

"Partai Demokrat tidak setuju dan menolak kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina karena dengan kenaikan harga elpiji ini, apalagi kenaikan harga lebih dari 60 persen akan menimbulkan inflasi ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat kita," ujar Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, kenaikan harga elpiji 12 Kg akan memberikan dampak pada lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

"Kondisi seperti ini jangan sampai terulang lagi dan jangan ada kebijakan apapun yang justru bisa memicu kenaikan harga kebutuhan pokok," jelasnya.

Partai Demokrat meminta pemerintah segera mengambil tindakan agar Pertamina mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan harga elpiji 12 kg. Ini sebagai upaya untuk menstabilkan ekonomi, stabilitas harga harus terus terjaga dan tidak membebani rakyat.

http://m.merdeka.com/uang/demokrat-k...atkan-sby.html






ada Gak yang Percaya Kalo PRESIDEN NKRI tidak tau Rencana Kerja PERTAMINA ???


....