Jakarta - Wacana penentuan capres PDIP setelah Pemilu Legislatif (Pileg) menimbulkan keresahan di kalangan internal partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu. Terutama dari kalangan calon anggota legislatif (caleg), yang menganggap cara seperti itu tidak adil.

"Kader yang menang dalam Pemilu akan dibebankan untuk mendukung kemenangan Calon Presidennya. Padahal Calon Presiden tersebut tidak memberikan kontribusinya untuk kemenangan caleg-caleg partai." ujar Beathor Suryadi, Caleg DPR RI no urut 3 dari PDI P di Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat), dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (4/1/2014).

Menurutnya, konsep gotong royong didalam pertarungan memenangkan Pemilu menjadi hilang. Partai seharusnya mendeklarasikan capresnya agar capres itu memberi kontribusinya bagi kemenangan kader-kader partai yang ditugaskan menjadi caleg di Dapilnya masing-masing.

"Gotong royong politik itu berazaskan keadilan. Setiap kami bertemu rakyat, selalu pertanyaannya adalah apakah Jokowi akan menjadi capres?" tuturnya.

Beathor mendesak Jokowi segera diumumkan sebagai capres dari PDIP. Dia yakin pencalonan Jokowi akan membantu kerjanya dan rakyat tidak menjadi bingung " ujar Beathor yang berencana menggalang pembentukan Caleg-caleg PDI Perjuangan yang Pro Jokowi di seluruh Indonesia.

Sementara itu Seknas PDI P Pro Jokowi (PROJO), Budi Arie Setiadi, mengamini keresahan yang terjadi di kalangan Caleg PDI Perjuangan, "Saya mendengar dan mendapat masukan dari banyak kader yang menjadi Caleg PDI P di seluruh Indonesia," tuturnya

Menurut Budi, kondisi ini terjadi berdasarkan pengalaman sejak era pemilihan presiden langsung. Banyak caleg yang tidak all out bekerja dalam Pilpres karena mereka tidak terpilih. " Problem mengikat kader untuk tetap militan bekerja untuk memperjuangkan capres, hampir melanda seluruh partai. Karena itu pengumuman Capres sebelum Pileg menjadi sebuah keniscayaan" ujarnya

[url]http://news.detik..com/read/2014/01/04/123126/2458211/10/caleg-pdip-galau-dorong-jokowi-segera-dicapreskan?991101mainnews[/url]

Ternyata.. alasan mendorong Jokowi untuk dicapreskan supaya lebih mulus menjadi anggota dewan