Pengajuan hak angket untuk menurunkan Ratu Atut Chosiyah dari kursi Gubernur Banten nampaknya tidak mendapat dukungan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Dua alasan yang berbeda diberikan oleh kedua kedua fraksi ini. Fraksi Hanura menilai pemakzulan Ratu Atut Chosiyah melalui hak angket merupakan langkah mundur. Sedangkan Fraksi PKS beranggapan hak angket merupakan langkah suksesi partai koalisi pendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

“Kalau kami di luar dari koalisi dan tentunya tidak mengikuti langkah hak angket,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Banten, Irfan Mauludi ditemui poskotanews.com di ruang fraksi, Kamis (2/1).
Menurut Irfan, Fraksi PKS selama ini lebih konsen mengawasi agenda pembangunan pemerintah dalam pelayanan masyarakat. “Jadi PKS tidak berkepintangan atas suksesi.

kepentingan kita adalah agenda pembangunan pemerintah berjalan. DPRD dan PKS harus memastikan agenda berjalan lancar,” tegas Irfan didampingi anggta fraksi PKS Tuti Elfita dan Siti Saidah Silalahi.

Sementara ditempat terpisah, Ketua Fraksi Hanura, Upiyadi Mouslekh mengatakan terkait persoalan hukum yang menerpa Ratu Atut Chosiyah, pihaknya menolak hak angket. Fraksi Hanura menilai langkah yang ditempuh melalui hak angket merupakan langkah mundur.

“Kasus dugaan pidana inikan sudah ditangani KPK. Jadi untuk apalagi hak angket ? Kalau begitu mundur dong,” kata Upiyadi didampingi Eli Mulyadi dan Ayib Najib, anggota fraksi Hanura lainnya.

Seperti diketahui, Ketua Komisi I DPRD Banten Agus R Wisas mengajukan hak angket untuk menurunkan Ratu Atut Chosiyah dari kursi Gubernur Banten. Hak angket yang digagas politisi Partai PDI Perjuangan asal Kabupaten Lebak ini kemudian disambut 5 anggota Fraksi PPP.


http://m.poskotanews.com/2014/01/02/...makzulan-atut/