Solopos.com, SURABAYA–Pemerintah pada 2014 mendapat tambahan pendapatan Rp110 triliun dari pajak rokok.Sebagian besar dana itu nantinya ditransfer ke pemerintah provinsi setiap tiga bulan.

Pemprov lantas mentransfer 70% dana yang diterima ke pemerintah kabupaten/kota 30 hari kemudian. Hanya saja, dana yang ditransfer itu tidak lantas bisa digunakan karena belum dimuat APBD 2014.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan Rukijo menguraikan pajak rokok secara nasional Rp110 triliun. Sebagian dana itu ditransfer ke pemerintah daerah berdasar jumlah penduduk.

“Jatim dapat sekitar Rp1,4 triliun atau Rp1,5 triliun. Alokasinya 50% untuk kesehatan dan penegakan hukum serta 50% untuk kegiatan lain,” jelasnya di sela-sela sosialisasi pajak rokok di Surabaya, Selasa (3/12/2013).

Menurutnya sumber dana pendapatan daerah baru itu memang berpotensi tidak terserap keseluruhan. Meski demikian, bila sedari awal disiapkan program kemungkinan itu bisa dihindari.

Pajak rokok sebesar 10% dari cukai yang dipungut merupakan amanat UU 28/2009 tentang pajak daerah. Implementasi penarikan pajak itu efektif per 1 Januari 2014 dan teknisnya diatur dalam PMK 115/2013.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Timur Bobby Sumiarsono menguraikan dari pajak yang ditransfer ke Jatim Rp1,5 triliun maka provinsi akan mendapat Rp435 miliar dan Rp1,01 triliun ditransfer ke 38 kabupaten/kota.

Sejumlah daerah yang mendapat alokasi cukup besar di antaranya Kabupaten Malang akan menerima Rp46,4 milliar, Kediri Rp33,46 miliar, Blitar Rp28,44 miliar, Jember Rp44,9 miliar dan sampang Rp25,3 miliar.

Sedangkan kota yang mendapat alokasi cukup besar yaitu Kota Surabaya dapat Rp50,75 miliar, Kota Blitar Rp15,14 miliar, Kota Kediri Rp16,9 miiar dan Kota Probolinggo Rp16 miliar.

Bobby menuturkan dana ditransfer ke daerah kemungkinan besar untuk triwulan I dan II hampir bersamaan pada Agustus atau September. Sedangkan dana alokasi triwulan ketiga ditransfer Oktober.

“Karena itu perlu dipersiapkan kegiatannya agar terserap dengan baik,” jelasnya.

Menurutnya, bila dana dari pajak rokok tak terserap di 2014 akan masuk perhitungan sisa lebih pengunaan anggaran. Dana itu lantas dianggarkan plus potensi tahun berjalan dan dibelanjakan sesuai porsi 50% untuk bidang kesehatan dan penegakan hukum dan sisanya untuk belanja lain.

Dosen Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Khusaini mengingatkan pajak rokok ditujukan untuk mengendalikan konsumsi rokok yang notabene banyak dilakukan kalangan tidak mampu. Sehingga dana pajak ke daerah pun seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan warga kurang mampu tersebut.

“Problem anggaran pemerintah sebenarnya bukan hanya seberapa besar yang diserap tetapi perlu juga diperhatikan apakah tepat sasaran. Tidak ada manfaatnya nanti kalau dana ini tidak meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya. berita

Alokasi Anggaran untuk Kesehatan RI Kalah dari Negara Miskin

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dituding tidak peduli dengan pembangunan bidang kesehatan. Hal itu tecermin dari rendahnya alokasi anggaran yang diberikan pemerintah pada bidang kesehatan.

Persentase anggaran kesehatan di Indonesia bahkan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara miskin (low income country).

“Pemerintah masih belum mengerti bahwa bidang kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan manusia,“ kecam peneliti bidang sosial Perkumpulan Prakarsa Ah Maftuchan di Jakarta, Rabu (9/10).

Maftuchan mencontohkan 22 dari 36 negara berkategori low income (PDB per kapita kurang dari S$1.025) telah mengalokasikan 11% anggarannya dari APBN untuk kesehatan (WHO, 2010).

Bahkan tiga negara berpendapatan rendah di Afrika, seperti Rwanda, Tanzania, dan Liberia, telah berani mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan hingga 15% dari APBN-nya.

Di sisi lain, Cile, yang notabene negara sebaya dengan Indonesia (lower middle income country), bahkan mampu mengalokasikan anggaran untuk kesehatan hingga 16%.

“Tidak ada satu pun dari negara tersebut yang bangkrut. Jadi kalau alasan kekurangan fiskal saya rasa tidak masuk akal,“ ujar Maftuchan.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memasang patokan bahwa alokasi anggaran kesehatan setiap negara minimal 15% dari total APBN atau setara dengan 5% dari PDB.

Alokasi anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan pada tahun ini, kata Maftuchan, hanya 2,1% dari APBN. Persentase jumlah ini sama dengan 2012.

Bahkan, bila dibandingkan dengan 2011, yang persentasenya 2,2%, persentase alokasi anggaran pada tahun ini mengalami penurunan.

Harus diakui, kendati secara persentase menurun, secara jumlah dari tahun ke tahun dana yang dicairkan terus meningkat, yaitu naik dari Rp30,5 miliar pada 2012 menjadi Rp36,5 miliar pada 2013.

Lantaran akan menggelar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, alokasi anggaran pada tahun itu meningkat menjadi Rp44,8 miliar atau 2,4% dari APBN.

Kendati mengalami kenaikan dari segi jumlah, Maftuchan menegaskan jumlah itu masih jauh dari jumlah ideal.

Bahkan, lanjut dia, UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah tegas mengamanatkan bahwa minimal alokasi anggaran kesehatan 5% dari APBN.

Pada kesempatan yang sama, peneliti bidang politik Perkumpulan Prakarsa Wiko Saputra menegaskan dengan alokasi anggaran pada saat ini, sangat sulit bagi pemerintah untuk mencapai sejumlah target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 yang telah ditetapkan.

Beberapa target RKP yang menurut Wiko mustahil untuk dicapai antara lain menurunkan angka kelahiran total sebesar 2,1 per pasangan usia subur, meningkatkan pemakaian kontrassepsi hingga 60,1%, dan menurunkan tingkat kematian ibu menjadi 118 per 100 ribu kelahiran hidup. (Cornelius Eko)

mbrrr