Tidak habis pikir kita akan logika yang dipakai oleh pejabat di negeri ini. Hanya atas nama hak politik, seorang bupati yang menjadi tersangka kasus korupsi masih akan  dilantik menjadi pejabat negara. Pelantikan pun diminta untuk dilakukan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pantaslah jika KPK menolak untuk mengizinkan pelantikan itu. Bagaimana upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum akan bisa dijalankan, apabila kita masih berkompromi dengan perbuatan yang melanggar hukum.

Tidak cukup kita mengatakan bahwa yang bersangkutan belum menjadi terdakwa, sehingga masih berhak dilantik menjadi seorang bupati. Tidak kita mengatakan harus menegakkan prinsip asas praduga tidak bersalah. Namun dalam kasus Bupati Terpilih Hambit Bintih, yang bersangkutan dicokok KPK karena jelas-jelas terlibat dalam kasus penyuapan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Dengan fakta seperti itu, seharusnya Kementerian Dalam Negeri bisa berkonsultasi dengan KPK dan penegak hukum lain. Bukan hanya menanyakan kemungkinan hukum yang akan terjadi, tetapi apakah pantas seorang pemimpin yang jelas-jelas melakukan kejahatan dilantik menjadi pejabat negara.

Kita harus menyadari bahwa pada diri seorang pemimpin yang harus lebih diutamakan adalah masalah moral dan integritas. Bagaimana ia akan bisa menjadi pemimpin yang dihormati oleh rakyatnya apabila tidak memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi.

Seorang pejabat negara yang tercela moral dan integritasnya selalu diminta untuk mengundurkan diri dan meletakkan jabatannya. Bagi seorang pejabat negara kehormatan adalah segala-galanya. Ketika kehormatan itu sudah tergadaikan, apalagi yang akan seorang pejabat bisa banggakan.

Itulah yang terjadi pada negara-negara yang menempatkan moralitas pada posisi yang tinggi. Moralitas bahkan jauh lebih tinggi posisinya daripada hukum. Seorang pejabat negara yang diduga melakukan tindakan korupsi langsung meletakkan jabatan dan bahkan ada yang memilih untuk bunuh diri.

Kita bisa lihat kasus yang menimpa Presiden Jerman Christian Wulff. Ketika media massa Jerman ramai membicarakan bahwa dirinya mendapat kemudahan kredit ketika menjadi pejabat di satu daerah, Wulff langsung memilih mundur, padahal hukum belum memutuskan dirinya bersalah.

Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun bahkan lebih radikal lagi tindakannya. Ketika dirinya baru ramai diisukan melakukan korupsi, Roh memilih untuk bunuh diri. Bagi seorang pemimpin rasa malu  tidak  bisa lagi dikompromikan.

Kalau orang yang sudah menduduki jabatan saja diminta mundur ketika terlibat kasus hukum, apalagi yang baru akan dilantik. Meskipun ia terpilih sebagai bupati dalam pemilihan kepala daerah, ketika jabatan itu didapatkan karena perbuatan tercela, tidak sepantasnya orang itu menduduki jabatan tersebut.

Sedihnya para pemimpin kita tidak lagi mempunyai rasa malu itu. Bagi mereka jabatan merupakan segala-galanya. Moralitas dan integritas tidak pernah ditempatkan sebagai pilar untuk menjaga kehormatan jabatan.

Tidak usah heran apabila para pemimpin kita tidak merasa bersalah untuk mempertahankan jabatan, padahal rakyat sudah kehilangan kepercayaan kepadanya. Mereka tidak pernah mau melihat sesuatu yang salah, meski tahu jabatan diperoleh dengan cara yang tercela sekali pun.

Bukan hanya sistem bernegara yang akan runtuh jika kita menerapkan sistem berpolitik yang tidak bermoral seperti ini, tetapi sistem kehidupan sosial di negeri ini akan ambruk. Tidak ada lagi batas antara benar dan salah, patut dan tidak patut, pantas dan tidak pantas yang berlaku di tengah masyarakat. Nilai etika otomatis hancur ketika kita melanggengkan sistem yang keliru seperti sekarang.

Untuk itulah kita harus mencegah jangan sampai pejabat yang jelas-jelas terlibat kasus korupsi dibiarkan dilantik menjadi pejabat negara. Orang yang sudah mendekam di rumah tahanan, masih akan diberi kehormatan atas sebuah kehormatan yang tidak pantas ia sandang.

Harus ada orang yang berani untuk menyatakan tidak atas rencana yang absurd ini. Kita harus menegakkan etika kepada bangsa ini agar nilai kehidupan bisa kita tetap tegakkan. Jangan kita kompromikan hal-hal yang tidak pantas untuk dilakukan, karena akibatnya kita akan kehilangan sistem nilai yang baik dari bangsa ini.

Cukup sudah kerusakan yang terjadi di negeri ini. Jangan biarkan kekacauan sistem nilai semakin menjadi-jadi. Enough is enough. Kita harus melawan dan menegakkan yang benar itu seperti yang seharusnya.