JAKARTA, BIJAK – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyambut baik keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 105 dan 106 Tahun 2013 tentang fasilitas Berobat ke luar negeri bagi pejabat negara.

Namun, hal tersebut dinilainya sangat terlambat dan terkesan mempermainkan publik. Sebab, sebelumnya Presiden sudah menekan kedua Perpres tersebut pada 16 Desember lalu. “Tak ada satu pun pasal dalam UU SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional), dan UU BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) perintah untuk pejabat dan keluarganya berobat ke luar negeri dengan dana ditanggung APBN. Karena itu, adalah sebuah ‘kebohongan publik’ dengan berkedok jalankan UU SJSN dan BPJS,” kata Rieke di Jakarta, Selasa (31/12).

“Alasannya, karena banyak yang mengkritik. Sungguh argumen yang tidak memperlihatkan kepemimpinan. Ceroboh, berkesan memainkan rakyat,” tambahnya.

Rieke menambahkan, sebagai seorang Presiden, SBY seharusnya bisa menilai apakah keputusannya tersebut tepat atau tidak dengan kondisi saat ini. “Pak SBY, bapak harusnya dari awal tidak tanda tangani kedua Perpres tersebut karena bertentangan dengan undang-undang dan Perpres terdahulu yang telah ditandatangani oleh bapak juga,” tuturnya.

Ia juga menjelaskan dalam pasal 23 ayat 1 UU SJSN menyebutkan manfaat jaminan kesehatan (JamKes) diberikan pada fasilitas kesehatan (FasKes) milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerja sama dengan BPJS kesehatan. Selain itu, pada pasal 25 huruf d Perpres No 12 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi pelayanan kesehatan di luar negeri. “Apakah BPJS kesehatan harus begitu jauh bekerja sama dengan RS swasta di luar negeri. Ada apa dibalik ‘perpres selundupan’?,” tandas Rieke seraya bertanya. (DN/IC).

Apa Karena udah Mau tutup Tahun , Berani ngomong ya

[URL="E M B E R"]http://www.bijaks.net/news/article/0-22067/rieke-sby-ceroboh-dan-terkesan-memainkan-rakyat[/URL]