Jakarta -Pada 1983-1984 di Gunung Mount Apo di Kidapawan, Cotabato, Filipina dimulai melakukan eksplorasi panas bumi, sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Langkah tersebut berhasil, dan saat ini Filipina jadi negara terbesar kedua terbesar yang berhasil memanfaatkan panas bumi untuk melistriki rumah penduduknya.

Berdasarkan data Energy Development Corporation, Filipina berhasil menghemat US$ 288,3 juta atau Rp 2,8 triliun sejak 1997 dari pemanfaatan panas bumi, karena mengurangi konsumsi minyak dan batubara dalam membangkitkan listrik.

Beberapa proyek PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) seperti Mindao I dan II sebesar 106 megawatt (MW) sudah menghasilkan listrik selama 20 tahun lebih. Ada pula Leyte Geothermal Production Field sebesar 701 MW, Southern Negros 192,5 MW, Baco-Manito 130 MW, Tongonan 1 Power Plant 112,5 MW yang menghasilkan listrik hanya dengan memanfaatkan uap panas dari aliran magma gunung api.

Kapasitas terpasang PLTP di Filipina saat ini mencapai 1.848 MW dari total potensinya sebesar 10.200 MW. Saat ini Filipina terus gencar mendorong pemanfaatan panas bumi lebih besar lagi dengan mengeluarkan berbagai insentif yang diberikan pemerintah.

Bagaimana bila dibandingkan dengan Indonesia? Pemilik cadangan terbesar panas bumi di dunia dengan potensi hampir 30.000 MW, namun yang termanfaatkan saat ini hanya 4%. Pertanyaanya mengapa Filipina berhasil?

Dalam kunjungan World Wide Fund for Nature (WWF) Indonesia ke Gunung Mount Apo tempat pusat proyek panas bumi di Filipina, Director IV Renewable Energy Management Bureau, Philippines Departement of Energy, Mario C. Marasigan mengungkapkan kisah keberhasilan Filipina dalam memanfaatkan energi panas bumi menjadi elektrifikasi.

"Pemerintah Filipina mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendorong geothermal salah satunya Republic Act No. 9512, Current Energy Situation dan Roadmap pembangkit listrik panas bumi yang harus terbangun," kata Mario dalam diskusi Perkembangan Geothermal di Filipina di Hotel Park Inn, Davao, Filipina, seperti dikutip Senin (4/11/2013).Next

Mario mengatakan, undang-undang Republic Act No. 9512 tersebut memberikan 13 macam insentif yang diberikan pemerintah kepada investor baik swasta maupun asing untuk mengembangkan panas bumi di Filipina.

"Mulai dari pemberian Tax Holiday selama 7 tahun, pembebasan bea masuk impor barang selama 10 tahun, memberikan tarif khusus hanya 1,5% untuk peralatan dan mesin untuk pembangkit, potongan pajak 10% untuk pajak perusahaan, dan banyak lagi," ujar Mario.

Mario menambahkan, pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi kepada penduduk di sekitar daerah yang akan dijadikan tempat proyek PLTP, agar tidak ada tentangan dari masyarakat yang ujungnya akan menghambat proyek kelistrikan yang tentunya juga sangat bermanfaat bagi penduduk sekitar proyek.

"Pemerintah juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, agar jangan sampai terhambat, karena manfaatnya juga dirasakan penduduk sekitar proyek panas bumi," ungkapnya.

Mario juga mengungkapkan, dalam aturan Presidential Decree No. 1442 pemerintah menjamin kontrak selama 5 tahun masa eksplorasi, ditambah 2 tahun perpanjangan masa ekplorasi, jaminan 25 tahun kontrak selama produksi, dan 18 tahun masa perpanjangan.

"Bahkan dalam aturan Republic Act No. 9513 pemerintah menjamin kontrak pembelian listrik hingga 50 tahun. Dengan adanya berbagai jaminan dan insentif yang diberikan berdampak makin banyaknya proyek panas bumi di Filipina, dari yang awalnya hanya 13 kontrak meningkat menjadi 39 kontrak, dari perusahaan saat ini menjadi 16 perusahaan yang menggarap proyek panas bumi," ungkapnya lagi.

Mario menambahkan lagi, tahun ini akan masuk lagi 2 proyek PLTP dengan total kapasitas sebesar 40 MW.Next

"Tahun ini akan commissioning 2 PLTP yakni PLTP Maibarara di Laguna, Batangas dengan kapasitas 20 MW dan PLTP Nasulo di Palinpion, Negros Oriental kapasitas 20 MW jadi total 40 MW, artinya kapasitas PLTP kami tahun total menjadi 1.888 MW," ujarnya.

Mario mengungkapkan lagi, pemerintah Filipina menargetkan lebih banyak lagi pembangkit panas bumi, saat ini di beberapa daerah seperti Luzon sedang dibangun 20 PLTP yang akan masuk pada 2017-2019 dengan kapasitas total 800 MW.

"Di wilayah VIsayas ada 7 PLTP dengan kapasitas total 315 MW yang akan beroperasi pada 2015-2027. Di wilayah Mindanao akan 10 PLTP dengan kapasitas total 290 MW yang akan beroperasi pada 2017-2024," tutupnya.

Jadi bisakah Indonesia menyamai Filipina dalam pengembangan panas bumi yang saat ini banyak proyeknya terkendala perizinan dan penolakan dari warga setempat?

Jakarta -Indonesia terletak dalam jalur tumbukan antara lempeng Samudera Australia dan lempeng Benua Asia. Hal tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif, dan cadangan energi panas bumi (geothermal) terbesar di dunia.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi panas bumi di dunia yang bisa dimanfaatkan untuk kelistrikan mencapai 113 Giga Watt (GW), di mana 40%-nya dimiliki Indonesia sebesar 28 GW.

Panas Bumi disebut sebagai energi masa depan dan energi hijau, mengapa? Karena hanya memanfaatkan ekstraksi uap dan limbahnya hanya berupa air, sehingga masuk kembali ke dalam tanah lalu digunakan kembali untuk dipanaskan menjadi uap.

"Panas Bumi merupakan sumber energi yang berkelanjutan (sustainable energy) yang memanfaatkan hasil interaksi antara panas batuan dan air yang mengalir di sekitarnya," ujar Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) Ardiansyah dalam diskusi Panas Bumi di Kantor Pertamina Pusat, pekan lalu.

Berdasarkan data Pertamina Geothermal Energy, hanya beberapa negara beruntung dianugerahi panas bumi, di antaranya Indonesia, Amerika Serikat, Jepang, Filipina, Meksiko, Islandia, dan Selandia Baru.

Salah satu negara yang berhasil mengembangkan adalah Amerika Serikat dan Filipina. Sementara Filipina sendiri berhasil mengembangkan panas bumi mencapai 1.848 megawatt (MW) dari potensi 10,2 GW.

"Kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Filipina sudah mencapai 1.848 MW. Kami sudah mengembangkan panas bumi sejak 20 tahun lalu," kata Director IV Renewable Energy Management Bureu Philippines Departement of Energy Mario C. Marasigan saat berdiskusi di Hotel Park Inn dalam kunjungan WWF Indonesia ke Mount Apo Geothermal Project, Davao, Filipina dikutip Senin (4/11/2013).Next

Mario mengatakan, dengan pengembangan panas bumi tersebut, negaranya dapat menghemat anggaran sebesar US$ 1,636 miliar atau sekitar Rp 16 triliun.

"Dengan kapasitas terpangan 1.848 MW pembangkit panas bumi saat ini kami bisa menghemat US$ 1,636 miliar sejak memanfaatkan panas bumi, dengan menghemat 17,05 miliar barel BBM," ungkapnya.

Berdasarkan data Philippines Departement of Energy, saat ini penggunaan energy mix di Filipina 5% masih menggunakan minyak, 27% gas bumi, 39% menggunakan batubara, energi air 15%, dan panas bumi 14%.

Posisi Indonesia sendiri total kapasitas terpasang pembangkit panas bumi masih sebesar 1.336 MW dengan potensi 27.141 MW. Dari total kapasitas terpasang tersebut, Indonesia baru memanfaatkan energi panas bumi sebesar 4% dari 40% cadangan panas bumi yang dimilikinya.

"Sayang sekali, potensi kita banyak, tapi yang dimanfaatkan baru sedikit. Bukan pemerintah tidak mau, tapi tidak mudah mengembangkan panas bumi di Indonesia, aspek politik yang paling sulit dihindari," kata Kepala Persiapan Lahan dan Evaluasi Panas Bumi Direktorat Energi Baru Terbarukan, Kementerian ESDM, Bambang Purbiyantoro.

Menurut Bambang, semua persiapan dari ESDM, perusahaannya, kesiapan keuangan sudah ada, namun lagi-lagi ada saja gangguan untuk pengembangan panas bumi di Indonesia.

"Seperti di Rajabasa, Lampung, proyek panas bumi di sana sudah ada, kita mau mengembangkan eh status hutannya ditingkatkan jadi wisata alam, izin pun tidak keluar, karena panas bumi termasuk kegiatan pertambangan," katanya.

Ardiansyah mengungkapkan, banyak ketidaksepahaman antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam memandang panas bumi.

"Panas bumi dianggap sebagai kegiatan pertambangan, padahal kami hanya mengekstrak energi yang keluar dari uap panas, bukan pertambangan. Bahkan jangan salah kita berusaha menjelaskan serinci mungkin kepada pemerintah daerah namun mereka kebanyakan tidak sepaham dengan kami (PGE). Akhirnya uang sudah keluar, investasi, CSR sudah dikeluarkan namun izin tidak keluar," keluhnya.