Merdeka.com - Sembilan tahun masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mewariskan wajah buruk dan keprihatinan di sektor agraria. Seperti, konflik perkebunan, pertambangan, kehutanan yang tak kunjung selesai.

Ironisnya, di tengah-tengah keprihatinan bangsa, pemerintah enggan peduli dengan masalah ini. Akibatnya, rakyat miskin serta ketimpangan sosial semakin parah.

"Justru rezim ini, tidak pernah diselesaikan di sektor agraria. Kita lihat perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. Tiga hal konflik itu yang paling dominan yang makin parah tiap tahun," ujar Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin di Warung Daun Cikini, Jakarta, Kamis, (19/13).

Iwan menilai, masa pemerintahan SBY ini tidak ada prestasi yang baik di sektor agraria, malah sebaliknya makin parah. Terlebih lagi sektor agraria makin banyak yang korupsi.

"Konflik agraria tiap tahun terus meningkat tidak ada upaya pemerintah untuk menyelesaikannya, rakyat semakin kehilangan akses kontrol terhadap tanah dan sumber daya alam lingkungan makin buruk," pungkas Iwan.

Iwan berharap, pada Pemilu 2014 yang akan datang, siapa pun yang berkuasa di pemerintahan selanjutnya dapat berkomitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi kemakmuran rakyat. Dengan begitu, rakyat Indonesia tidak ada lagi konflik agraria dan saling tumpah tindih kepentingan antarkelompok.

"Pemerintah SBY enggak punya komitmen menyelesaikan masalah agraria. Akhirnya apa? Kita diwariskan masalah buruk. Kita berharap ke depannya pemerintah selanjutnya dapat berkomitmen membangun negara khususnya sektor agraria yang hingga saat ini masih memprihatinkan," tandas Iwan.