Kontroversi Lokalisasi Prostitusi
Marak Prostitusi, Ahok Kembali Usulkan Lokalisasi

Jakarta - Di Jakarta, praktik prostitusi seperti tak bisa diberantas. Tahun 1998, Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menutup lokalisasi prostitusi di Kramat Tungak. Bekas tempat maksiat itu kini disulap menjadi sebuah Islamic Center.

Namun nyatanya praktik prostitusi tetap mudah ditemui di Ibu Kota. Bisnis 'esek-esek' ini tumbuh subur di sudut-sudut Jakarta. Baik yang secara terang-terangan maupun tersembunyi. Modusnya bermacam-macam, mulai yang menjajakan diri di pinggir jalan, hingga yang dibalut dengan panti pijat dan pedagang kopi asongan.

Lokalisasi Kramat Tunggak dibangun pada zaman Gubernur Ali Sadikin. Lokalisasi yang terletak di Koja Jakarta Utara itu disebut sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Setelah dibubarkan oleh Gubernur Sutiyoso, praktik prostitusi justru pindah ke tempat-tempat lain. Mereka membuat komunitas-komunitas kecil dengan tetap menjalankan praktik prostitusi skala kecil.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembubaran lokalisasi di Kramat Tunggak belum bisa menyelesaikan persoalan prostitusi di Ibu Kota.

“Kita berantas semua (lokalisasi) pun, memangnya bisa dijamin tidak ada pramuria kelas tinggi di hotel-hotel bintang 3 atau bintang 6, di apartemen-apartemen yang sekali berapa puluh juta," kata pria yang akrab disapa Ahok ini kepada detikcom, Rabu (18/12) pekan lalu.

Mantan Bupati Belitung Timur itu pun mewacanakan adanya lokalisasi prostitusi di Jakarta. “Kalau ada lokalisasi tidak ada permainan (oknum-oknum) dan malah lebih mudah dibatasi,” kata dia.

Menurut Ahok, lokalisasi prostitusi yang resmi akan memberikan beberapa manfaat. Berbeda ketika membiarkan pramuriaan berkembang liar dan tersebar mulai dari kaki lima hingga hotel berbintang, seperti saat ini.

http://news.detik..com/read/2013/12/24/122730/2450490/10/2/marak-prostitusi-ahok-kembali-usulkan-lokalisasi

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahok benar2 menantang umat Islam. Dia sama sekali gak menghormati jasa umat Islam MEMERDEKAKAN negara ini...

Sejarah penghapusan 7 kata di "Piagam Jakarta" adalah dengan konsekwensi :

INDONESIA BUKAN NEGARA ISLAM, TAPI NEGARA INI TIDAK MEMBUAT PERATURAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ISLAM

Tidak boleh ada legalisasi prostitusi, perjudian ato Miras

Sangat Naif pejabat setingkat Wagub berfikir : "kalo gak bisa ditanggulangi ya legalkan saja"

Bertebaran dimuka bumi kejahatan yang dari zaman baheula sampe sekarang masih terjadi (pembunuhan, rudapaksaan, pencurian, penipuan, korupsi, penyuapan).

Apakah kemudian kita akan berkata :
"Sudahlah gak bisa ditanggulangi itu, kita lokalisasi aja tempat yang legal membunuh/merudapaksa/mencuri/menipu....dst"