Wed,18 December 2013


PALOPO, FAJAR -- Sejumlah aset Pemkab Luwu di Kota Palopo terbengkalai. Beberapa diantaranya bahkan diduga dijadikan tempat mesum sekelompok pemuda di malam hari.

Ini lantaran, Pemkab Luwu masih belum menyerahkan sepenuhnya pengelolaan aset tersebut ke Pemkot Palopo.

Informasi yang dihimpun FAJAR, sejumlah aset yang terbengkalai dan dijadikan tempat mesum itu, seperti Gedung Wanita di Jalan Imam Bonjol dan eks kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial di Jalan Anggrek.

“Kami resah karena setiap malam dijadikan tempat kumpul kebo dan mesum pasangan muda-mudi. Pernah disampaikan ke Pemkab Luwu tapi tidak ada respons sampai sekarang,” ujar salah seorang warga di sekitar Gedung Wanita Luwu, Jalan Imam Bonjol yang minta namanya tidak dikorankan, Selasa, 17 Desember.

Secara terpisah, Pemerintah Kota Palopo telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak di Gedung Saodenrae Convention Centre (SCC) dalam membahas pengelolaan aset tersebut. Pertemuan yang sifatnya diskusi itu, sengaja digelar untuk memberikan pemahaman ke masyarakat.

Wali Kota Palopo, M Judas Amir yang memimpin pertemuan itu mengatakan jika merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 terkait pembentukan Kota Palopo, maka segala aset bergerak dan tidak bergerak memang seharusnya menjadi milik Kota Palopo. “Cuma hal ini pada pemekaran kemarin tidak diseriusi dengan baik," tutur Judas.

Untuk itu, sebutnya, pemkot akan membahas persoalan aset ini dengan bijak guna mencegah munculnya menimbulkan ketersinggungan dengan berbagai pihak. “Aset yang saat ini masih diklaim Pemkab Luwu akan kami komunikasikan. Kita berharap diserahkan ke Pemkot. Sebab, itu sudah amanah undang-undang, baik penggunaan dan administrasinya,” bebernya.

Ketua MUI Kota Palopo, Syarifuddin Daud yang hadir pada pertemuan itu mengharapkan, Pemkab Luwu mau duduk bersama menyelesaikan konflik tersebut. “Seharusnya menjadi milik Pemerintah Kota Palopo agar pengelolaannya lebih baik,” harap Syarifuddin Daud.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palopo, Hamzah Jalante menambahkan bahwa pihaknya sudah menyurat ke Pemkab Luwu dan akan terus menindaklanjuti hal tersebut. “Kita berharap cepat ditemukan jalan terbaik. Apalagi, pemkot sudah punya program jangka menengah dan panjang untuk pemanfaatannya demi kepentingan rakyat,” kata Hamzah.

Sebagian masyarakat juga berharap agar aset itu dimanfaatkan untuk rumah dinas. Sebab, beberapa pejabat hingga kini belum memiliki rumah dinas. Salah satunya, Sekretaris Kota Palopo.

sumber