Perlakuan berbeda dalam proses penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menguatkan dugaan jika lembaga itu bekerja sesuai order yang diberikan dari pihak penguasa.

Demikian disampaikan mantan anggota DPR RI, Hatta Taliwang, kepada wartawan di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (21/12)

Hatta menegaskan itu menyusul penetapan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus suap yang secara singkat dilanjutkan penahanan pada Jumat kemarin. Namun, berbanding terbalik dengan kasus besar lainnya. Hatta mencontohkan, KPK yang enggan memeriksa putra Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, atau soal penahanan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka Hambalang sejak lama.

"Iya seperti terima 'orderan'. Makannya saya bilang ada dirijen yang mengatur irama ini semua, harus dicari tahu itu," kata Hatta

Menurut mantan politisi PAN ini, seharunya KPK bertindak secara adil setiap melakukan proses hukum dalam pemberantasan korupsi. "Kalau begini caranya bisa orang tafsir macam-macam. Ada diskiriminasi, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat, ada yang di undur, ada yang dimajukan,"demikian Hatta

Sebelumnya, mantan Wakil Direktur Keuangan permai grup, Yulianis membenarkan bahwa anak Edhie Baskoro Yudhoyono pernah menerima uang senilai 200 ribu US Dollar. Ibas menerima uang saat akan kongres Partai Demokrat 2010 silam. Meski hal itu sudah dibantah oleh pihak Ibas.

Masih berani hidup tanpa asuransi???
20 Persen Masyarakat Menengah-Atas Jatuh Miskin [/CENTER]