Jakarta, POL
UNTUK melindungi umat Islam dari mengonsumsi obat-obat yang diharamkan, para dokter diminta untuk tidak memberikan obat-obat yang haram, tetapi berikan pasien obat-obat yang telah memiliki sertifikasi halal.

“Dokter yang tidak memberikan pasien resep atau obat yang tidak bersertifikasi halal, semestinya harus mendapatkan sanksi,” ujar Koordinator Harian Ketua MUI KH Ma'ruf Amin dalam keterangan resminya di Kantor MUI Pusat, yang kami tulis (20/12/2013).

Namun, katanya, dalam kondisi darurat diperbolehkan memberikan obat yang belum bersertifikasi halal. Tetapi dokter harus bisa menjelaskan kondisi darurat agar tidak terkena sanksi jika sudah ada aturan yang jelas.

“Sementara sanksi yang berlaku adalah sanksi sosial. Umumkan saja dokter yang melakukan itu,” kata Ketua Dewan Syariah Nasional (DSN) itu.

Agar dokter bisa memahami, lanjutnya, rencananya MUI berniat akan melakukan pertemuan dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Terkait sertifikasi obat dan vaksin halal, MUI juga akan memberikan penjelasan kepada Menteri Kesehatan Nafsidah Mboi untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat bukan produsen obat.

Menurutnya, Menkes yang mengatakan bahwa obat yang vaksin tidak seperti makanan yang jumlah pilihannya banyak, logikanya terbalik. Sebab pasien tidak bisa memilih obat karena tidak banyak itu yang harus bersertifikasi halal.

“Status kedaruratan obat tidak serta merta setiap orang bisa mengatakannya. Status darurat harus diajukan kepada MUI untuk dibuat keputusan dengan lampiran yang akan dilakukan peninjauan setiap periode,” tandasnya. POL

- See more at: http://nusantara-mancanegara.pelitao...a#.UrPrgdIW0wY