Kemacetan tidak kunjung ada habisnya di DKI Jakarta. Berbagai macam cara telah dilakukan oleh Pemeringtah Provinsi DKI Jakarta Hanya demi untuk menghilangkan masalahkemacetan di ibu kota negara ini.Satunya diantara-nya adalah menghilangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang bersubsidi.

Rencana ini sebenarnya telah dikabarkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tahun lalu. Pria yang biasanya disapa Jokowi tersebut pada itu sedang melemparkan rencana ini berikut penambahan bus angkutan kota baru untuk dibahas sebagai solusi masalah kemacetan.

Setelah Setahun berlalu, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau biasa yang di sapa Ahok kembali melemparkan wacana tersebut dan dari Beberapa kalangan menilai hal ini secara berbeda-beda.

"Rencananya kita ingin menghilangkan BBM bersubsidi dari Jakarta. Kita akan meminta kepada menteri ESDM agar menghentikan suplai BBM bersubsidi di Jakarta," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/dec).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik melihat rencana ini akan ber-efek besar pada pengurangan pengeluaran negara. Karena, DKI merupakan wilayah dengan tingkat konsumsi BBM terbesar di Indonesia.

Senior Vice President Fuel Marketing dan Distribution PT Pertamina, Suhartoko, menuturkan bahwa Jabodetabek pada masa ini menyedot 50 persen dari jumlah kuota konsumsi BBM bersubsidi nasional. Berdasarkan catatan perseroan, tahun ini, konsumsi BBM jenis premium nasional Telah mencapai 83 ribu kiloliter (KL) per harinya.

"Untuk yang 50 persen sisanya akan dibagikan keseluruh wilayah di Indonesia," ungkapnya.

Untuk Sementara ini, berdasarkan data dari BPH Migas, konsumsi BBM bersubsidi untuk wilayah Jakarta adalah 3 juta KL. Rinciannya adalah 2,2 juta KL premium dan 800.000 KL solar. Oleh karena itu nilai subsidi BBM untuk ibu kota negara Indonesia ini dapat diperkirakan dapat mencapai Rp 15 triliun dalam satu tahunnya.

Menteri Perindustrian Muhammad Sulaiman Hidayat menilai rencana Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama supaya menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan langkah yang begitu berani. "Saya anggap itu (penghapusan subsidi BBM) berani. Bilang sama Ahok (panggilan Basuki-red), itu bagus," ungkap Hidayat di Jakarta, pada hari Selasa (17/dec).

Untuk saat ini, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa telah memberikan catatan pada rencana Pemprov DKI Jakarta saat ini. Menurut dirinya, pemerintah tidak boleh begitu saja lepas tangan terhadap kehidupan rakyat miskin.

Pemikiran Hatta berawal dari fakta bahwa setiap daerah khususnya Jakarta pasti memiliki rakyat ekonomi kelas bawah. "Tapi tidak semua masyarakat Jakarta itu mampu. Tetap juga harus ada subsidi," ujar dia.

Dirinya menyarankan, jika memang Pememerintah Provinsi DKI Jakarta mau menghilangkan BBM bersubsidi di wilayah pemerintahannya, maka harus mengalokasikan dana subsidi BBM tersebut kesektor lain.

"Tidak diberikan dalam bentuk BBM tetap bentuk lain, apakah pendidikan, atau kesehatan," ungkap Hatta. (Src: NMC )

PIpi berlubang Besar Akibat Perkelahian Hebat

Pria Ini Tewas Tersengat Listrik Pagar SPBU