Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tengah mengkaji kemungkinan penghapusan pilkada langsung dan menggantinya dengan sistem lama. Ke depan, bisa jadi pilkada kembali diserahkan kepada DPRD.

"Hal-hal yang menjadi pertimbangan pilkada tidak langsung adalah banyaknya permasalahan seperti kericuhan dalam penyelenggaraan pilkada," kata Gamawan usai melantik Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di Samarinda, Selasa (17/12).

Juga untuk menghemat anggaran. Menurut Mendagri, biaya pilkada langsung begitu tinggi, menguras dana APBN dan APBD di masing-masing daerah.

Gamawan memastikan, pilkada yang akan dikembalikan pada DPRD hanya pada tingkat pemilihan bupati dan wali kota. Pemilihan tak langsung kemungkinan bisa diterapkan kembali pada 2015, usai Pemilu 2014.

"Setelah Pemilu 2014, bupati dan wali kota akan dipilih DPRD di masing-masing daerah. Sedangkan untuk gubernur akan tetap dipilih langsung oleh masyarakat," kata Gamawan.


SUMBER