Jakarta,POL
KEPULAUAN seribu sedang dalam membangun infrastruktur. Dalam saat pembangunan itu berlangsung, warga sekitar memprotes bahwa mereka dianatirikan. Kemungkinan bisa terjadi akibat ketidakmeratanya pembangunan di Kepualauan seribu itu.

Warga juga menilai pendidikan, tata kelola pemerintahan, air bersih, listrik dan ATM belum memadai.

Terkait dengan itu, Gubernur DKI Joko Widodo minta bupati Kepulauan Seribu aktif melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Ini menanggapi warga Kepulauan Seribu yang merasa dianaktirikan dalam pengadaan sarana dan prasarana.

"Ini harusnya bupati yang memulai lebih dulu. Nanti kalau terjadi apa-apa di jalan, baru nanti ke saya. Kerja ini bukan cuma saya saja," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/12/2013).

Padahal luas daerah lebih kecil dan jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan lima kota madya lain di Jakarta, kata Jokowi, seharusnya bupati akan lebih mudah mengontrol wilayahnya.

"Masak bupatinya tidak bisa kelilingin setiap harinya. Harusnya sih bisa, supaya dilihat apa yang kurang dan sebagainya," ujarnya.

Jokowi mengungkapkan Kepulauan Seribu telah memiliki rencana tata ruang dan infrastruktur. Yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia pengambil kebijakan yang baik untuk mengeksekusi. Dia meminta sang bupati tak mempersoalkan ketersediaan dana.

Pada 2014, RAPBD DKI Jakarta meningkat drastis dari Rp51 triliun menjadi Rp69 triliun. Meski mengaku tak ingat berapa persisnya anggaran untuk Kepulauan Seribu, tapi Jokowi mengaku jumlah yang dialokasikan cukup untuk pembangunan.POL

- See more at: http://metropolitan.pelitaonline.com...u#.UqqnD9IW0wY