DPR sudah sepakat dengan Kemenhan
untuk menganggarkan pembelian satelit
militer di tahun depan. Semoga saja
Kemenkeu meloloskan permintaan ini.
Keinginan TNI untuk terus memodernisir
sistem kesenjataan dan keamanan masih saja
terkendala anggaran. Ganjalan anggaran pula
yang membuat rencana pembelian satelit untuk
kebutuhan militer tertunda-tunda.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar
Fayakhun Andriadi mengatakan, rencana
pengadaan satelit militer sebenarnya sudah
dibahas sejak tahun 2012 lalu. Karena saat itu
anggarannya belum tersedia cukup, maka
rencana pengadaan satelit hingga kini belum
dapat direalisasikan.
Namun, kasus penyadapan dari pihak Australia
dan AS yang terungkap belakangan ini
membuat DPR dan pemerintah bersepakat
perlu mempercepat pengadaan satelit militer.
"Agar kasus pengadapan seperti itu, dapat
dicegah dan tidak terulang," ujar Fayakhun
kepada JurnalParlemen, Minggu (8/12).
Anggota Badan Anggaran DPR RI ini juga
memberikan kabar gembira buat TNI. Dia
mengungkapkan, biaya pengadaan satelit
militer ini diperkirakan mencapai Rp 5 triliun
hingga Rp 7 triliun. Anggaran sebesar itu kini
sudah nangkring dalam APBN TA 2014.
Saat dilakukan rapat tertutup dengan
Kementerian Pertahanan dan jajarannya di
Komisi I pekan lalu, soal anggaran pengadaan
satelit militer itu memang belum dibahas secara
detail, baru sebatas perkiraan saja. "Namun
sudah ada komitmen anggaran pembelian
satelit akan dimasukkan dalam APBN TA 2014,"
ujarnya.
Saat ini pihak Kemenhan tengah
membicarakannya dengan Kementerian
Keuangan mengenai sumber pendanaan untuk
pembelian satelit itu. Hasil pembicaraan itu
nantinya akan dibawa Kemenhan ke Komisi I.
Komisi I DPR berjanji tidak akan mencampuri
teknis pengadaan satelit tersebut.
Nantinya komisi I hanya akan mengawasi saja
realisasi dari hal itu, apakah sudah sesuai
perencanaan atau tidak. Namun demikian, DPR
berharap, satelit itu akan dibuat oleh putra-putri
Indonesia. Hal ini untuk mengurangi risiko
penyadapan maupun kebocoran data bila satelit
dipesan di luar negeri.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro mengatakan, akan menindaklanjuti
pengembangan sistem pertahanan siber dan
memiliki satelit sendiri untuk kepentingan sektor
pertahanan, keamanan, intelijen, dan luar
negeri. Pertahanan siber yang akan dibangun
itu nantinya berada di bawah kendali
Kementerian Pertahanan untuk sistem
keamanan dan pertahanan Badan Intelijen
Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS),
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Polri.
Purnomo menambahkan, untuk urusan siber
ada dua institusi yang menangani. Yakni
pertahanan siber di bawah Kementerian
Pertahanan yang dioperasikan oleh TNI.
Sedangkan kriminal siber itu di bawah
kewenangan Polri.