Jakarta, POL
TUBAGUS Sukatma, pengacara Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, menyatakan kliennya tidak terlibat dalam pengurusan teknis proyek pengadaan Alat Kesehatan di Banten 2010-2012. Ia menegaskan, proyek tersebut merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi.

"Tidak ada. Ibu tidak mengikuti secara teknis Alkes Banten ya. Jadi ini sepenuhnya diserahkan pada SKPD," kata Sukatma di KPK yang kami tulis (11/12/2013).

Proyek Alkes Banten dalam sorotan, diduga ada korupsi. Proyek untuk ruang ICU RS Rujukan Banten ini memiliki anggaran sebesar Rp3,677 miliar. Namun, dalam pengadaannya diduga terjadi penggelembungan.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Banten dalam penggunaan APBD Banten 2012 menemukan penyimpangan dalam pengadaan Alkes yang merugikan keuangan daerah senilai Rp30,39 miliar.

Perician kerugiannya terdiri atas alat kesehatan yang diterima tidak lengkap sebesar Rp5,86 miliar, alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebesar Rp6,39 miliar dan sisanya atau sebesar Rp18,14 miliar berasal dari alat kesehatan yang ternyata tidak ditemukan atau diduga fiktif. Selain itu, BPK juga menemukan penggelembungan sebesar Rp1,63 m pada pengadaan Bio Feed Back. POL

- See more at: http://hukum-ham.pelitaonline.com/ne...n#.Uqhx6dIW0wY