Programme for International Study Assessment (PISA) 2012 menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan peringkat terendah dalam pencapaian mutu pendidikan. Pemeringkatan tersebut dapat dilihat dari skor yang dicapai pelajar usia 15 tahun dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains.

"Selama mengikuti studi tersebut sejak 2000, Indonesia selalu berada pada salah satu peringkat rendah," kata anggota Koalisi Pendidikan, Ade Irawan, melalui rilis pers pada Jumat, 6 Desember 2013.

Dalam studi ini, mutu pendidikan Indonesia yang rendah dikonfirmasikan dengan anggaran dan biaya pendidikan yang langsung dibayar masyarakat naik signifikan dari tahun ke tahun. PISA merupakan studi internasional yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development.

Indonesia mengikuti dua tes internasional, yaitu studi Trends in International Mathematics and Science Studies dan Progress in Internatioal Reading Literacy Studi untuk murid sekolah dasar. "Indonesia juga berada di ranking terendah dalam kedua studi tersebut," kata Ade.

Menurut Ade, PISA harus dilihat secara kritis. "Karena di balik itu ada agenda yang bersifat ideologis-liberalistis yang hanya mengukur tiga kemampuan dasar murid dan tidak memadai dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pendidikan nasional," kata Ade.

Ade mengatakan, selayaknya Kementerian Pendidikan mengembangkan sistem assessment bersifat nasional dan mencerminkan keberagaman anak. Mutu pendidikan Indonesia yang rendah, sebagaimana tercermin dari hasil studi PISA, memperlihatkan ada sesuatu yang salah dalam sistem persekolahan dan kebijakan pendidikan Indonesia.

Beberapa di antara masalah itu adalah ujian nasional dan berbagai tes lainnya; perubahan kurikulum dari waktu ke waktu; program sekolah unggulan (sekolah bertaraf internasional); kompetisi dalam berbagai Olimpiade; penambahan jam belajar; serta sertifikasi dan ujian kompetensi guru. "Ternyata gagal meningkatkan mutu pendidikan," kata Ade.

Menurut Ade, Koalisi Pendidikan mendesak agar rezim pendidikan neoliberal, yang terlihat dari kebijakan pendidikan nasional beberapa dekade terakhir, diakhiri. "Kami mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempersiapkan agenda reformasi pendidikan," kata Ade.


SUMBER