Program Pekan Kondom Nasional 2013 yang digelar Kementerian Kesehatan dan Komite Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) 1-7 Desember 2013 dinilai sebagai bentuk legalisasi seks bebas.

Kalangan DPR RI pun teriak rame-rame menolak program besutan Menkes Nafsiah Mboi ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati menyatakan, program kerja yang digagas Nafsiah Mboi ini missleading dan tidak terarah alias serampangan. Meski, perkembangan penderita HIV/AIDS terus menunjukkan tren kenaikan.

“Pembagian kondom gratis dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS semestinya terlebih dahulu dilakukan kajian sosiologis yang mendalam supaya tepat sasaran. Membagi kondom secara serampangan justru menunjukkan rendahnya kontrol dan pemahaman para pemegang otoritas terhadap etika dan cara yang tepat untuk menanggulangi masalah ini,” kata Okky Asokawati saat berbincang dengan LICOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (03/12/2013).

Menurut politisi PPP ini, pembagian kondom di perguruan tinggi atau sekolah jelas merupakan langkah yang ngawur dan tidak tepat sasaran. Pemberian kondom di institusi pendidikan menunjukkan rendahnya sensitifitas dalam berpikir dan bertindak para pemegang otoritas.

“Ini seolah mengonfirmasi seks bebas boleh, asal pakai kondom. Edukasi kepada generasi muda terkait bahayanya penyakit HIV/AIDS dengan cara diskusi dan menstimulus aspek kognisi, emosional, sosial dan spiritual jauh lebih produktif ketimbang bagi-bagi kondom. Tugas ini tentunya bukan hanya oleh Kementerian Kesehatan saja, namun lembaga lainnya seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk para orang tua, institusi pendidikan dan kalangan agamawan,” tandas Okky Asokawati.

Lebih lanjut dia mengatakan, jangan sampai kepentingan bisnis dari pembagian kondom ini menjadikan segala sesuatunya baik dan benar yang mengakibatkan niat dan misinya menjadi missleading.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh merasa risih dan aneh atas ide Menkes Nafsiah Mboi mengkampanyekan Pekan Kondom Nasional.

“Kok ada nama suatu kegiatan nasional memakai kata kondom? Apa tidak ada bahasa yang lebih baik lagi? Meski dalam konteks masalah penanggulangan HIV/AIDS,” ujarnya.

Menurut Poempida, gagasan Menkes mengkampanyekan gerakan kondom nasional tidak menyentuh akar permasalahn HIV/AIDS dan dinilai salah alamat. Sebab, gerakan kondom nasional hanya bersifat seremoni yang tidak memberikan makna apa-apa.

“Kalau hanya sifatnya seremonial seperti ini jelas tidak akan memberikan makna apa-apa. Harusnya edukasi atau sosialisasi dalam konteks pencegahan HIV/AIDS harus berbasis pendidikan moral dan mengingatkan kita semua kepada adat ketimuran yang sudah mulai pudar,” terangnya.

Poempida Hidayatulloh menilai, harusnya Menkes bisa lebih jeli dan peka dalam penggunaan kata dan istilah. Karena penggunaan kata kondom bukanlah satu-satunya yang bisa dipakai.

“Mengapa malah kondomnya yang ditekankan? Mengapa tidak ditekankan seperti misalnya Pekan Generasi Bebas HIV/AIDS? Jadi lebih mengena kepada esensi kegiatannya,” imbuhnya.

“Kalau Kemenkes lanjut terus dengan program tersebut, ya berarti memang Kemenkes sudah hilang sensitifitas adat dan gagal memahami budaya Indonesia dengan baik,” pungkasnya.