Jakarta - Rencana pemutasian 1.500 pegawai negeri sipil (PNS) di jajaran Pemprov DKI Jakarta akan segera diwujudkan. Ribuan PNS tersebut berasal dari bagian pengadaan barang dan jasa di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan akan banyak struktur organisasi dalam tubuh Pemprov DKI yang akan dihapus untuk melakukan efisiensi pegawai.

Menurutnya, jumlah PNS DKI yang mencapai sekitar 70.000 orang lebih sudah membuat organisasi terlalu gemuk.

Sehingga tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga Jakarta. Pasalnya, PNS DKI yang benar-benar memiliki kualitas kemampuan dan kinerja tinggi hanya 20%.

Sedangkan 60% lainnya, pegawai yang hanya ikut arus tanpa melakukan terobosan baru apa pun. Sisanya 20% lagi tidak melakukan apa pun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi rakyat Jakarta.

“Strukturnya dihapus. Kita mau lakukan penghapusan jabatan. Sehingga tidak ada jabatan itu lagi. Dengan dihapus, maka jabatan itu tidak bisa diisi lagi,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (4/12).

Salah satu struktur organisasi yang akan dihapus adalah bagian pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPD jajaran Pemprov DKI Jakarta.

Bila pengadaan barang dan jasa sudah satu pintu melalui e-katalog maka semua pengadaan barang dan jasa di dinas-dinas akan dihilangkan.

“Kalau pengadaan barang dan jasa sudah satu pintu, berarti semua pengadaan barang dan jasa yang ada di dinas-dinas hilang. Ini akan memudahkan pemantauan dan pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa. Lagi pula kalau organisasi terlalu gemuk maka semuanya bisa gawat,” ujarnya.

Selain menyiapkan kebijakan untuk memutasikan ribuan PNS, Ahok mengakui saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja camat dan lurah hasil lelang jabatannya. Berdasarkan pengamatannya sejauh ini, mayoritas sekitar 80-90%, kinerja lurah sudah baik.

Meski dia tidak menutup mata, masih ada 10% lagi lurah yang masih minta sumbangan atau melakukan pungutan liar (pungli) keapda warganya. Sementara untuk camat, Ahok belum berani berkomentar.

“Kita lagi kerjakan. Lagi dievaluasi. Nanti ada laporannya. Sejauh ini, mayoritas sudah baik, 80-90% sudah oke untuk lurah. Lurah ya. Yang 10 % itu masih ada yang minta sumbangan kepada warga. Masih saja itu terjadi,” ungkapnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/FEB
http://www.beritasatu.com/pelayanan-...-dimutasi.html

eaaa kagak bakal ada lagi harga scaner 170jt