TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai, keberadaan dan peruntukan dana optimalisasi yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengungkapkan, pihaknya akan memantau penggunaan dana optimalisasi tersebut.

Ditemui di Sekretariat TII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (03/12/2013), Bambang mengaku dirinya agak mencurigai alokasi dana Rp 27 triliun tersebut.

Pasalnya, kata dia, dana program itu diusulkan secara mendadak dan pada akhir masa jabatan para legislator.

"Apa betul untuk optimalisasi ? Itu harus dikontrol juga. Kami tidak memberikan judgment, cuma kami tanya," ujarnya.

Bambang mengatakan, KPK sudah mengirimkan surat ke sejumlah instansi terkait dana optimalisasi, termasuk ke Kementerian Keuangan untuk memastikan penggunaan dana optimalisasi. Selain itu, KPK juga mengingatkan agar dana itu tidak diselewengkan.

"Ini dana optimalisais mohon dikontrol, karena ini juga berpotensial untuk digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai tujuan, ini musti di kontrol dengan baik," katanya.

"Sekarang yang penting sudah dikasih tahu, janganlah bermain-main," tambahnya.

Bambang juga menuturkan, pihaknya sudah melakukan kajian terhadap dana tersebut. Ia berharap dana itu tidak dimanfaatkan untuk hal-hal diluar rencana penggunaan dana optimalisasi.