, Global Corruption Barometer 2013 (GCB 2013) menempatkan kepolisian pada peringkat pertama terkorup dari 12 lembaga publik yang dinilai. Posisi kedua ditempati parlemen dan posisi keempat partai politik.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai, kasus korupsi di tubuh kepolisian kebanyakan berasal dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Hal itu dilihat dari kasus sebelumnya yang menyeret mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo.

Menurut Bambang, guna membenahi Korlantas, KPK berkomitmen fokus mengusut kasus korupsi Simulator SIM yang menyeret Djoko Susilo. “KPK sangat antusias mengusut kasus itu untuk memperbaiki sistem Korlantas yang bobrok,” kata dia di kantor Transparency International Indonesia (TII) Jakarta, Selasa (3/12).

Selain GCB, kemarin TII meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2013. Pada tahun ini, secara global terdapat enam negara yang memiliki skor tertinggi. Negara-negara itu Denmark (91), Finlandia (91), Selandia Baru (89), Swedia (89), Norwegia (86), dan Singapura (86). Skor terendah diraih lima negara yaitu Sudan Selatan (14), Sudan (11), Afghanistan (8), Korea Utara (8), dan Somalia (8). Sedangkan skor CPI Indonesia 32. Indonesia menempati urutan 114 dari 177 negara yang diukur.

Berdasarkan analisis KPK, kata Bambang, 50 persen persoalan kepolisian ada di Korlantas. Dalam kasus ini, KPK semula menggunakan pendekatan sistem dan bukan pendekatan kasus. Namun, pendekatan sistem diputuskan untuk tak diteruskan pada kasus Djoko Susilo. “Kalau kasus Korlantas dapat ditangani secara baik, 50 persen persepsi publik terhadap citra Polri akan meningkat,” tuturnya.

Ketua TII, Fahmi Badoh mengatakan, fakta CPI 2013 dan GCB 2013 menunjukkan pemerintah belum optimal mendorong program Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK). Stranas PPK belum menyentuh sektor politik dan sektor-sektor strategis lain seperti peradilan dan lembaga pelayanan publik.

Lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah mengakibatkan praktik korupsi dan suap masih tinggi di lembaga-lembaga publik. Di Indonesia, GCB 2013 menyebutkan satu dari tiga orang yang berinteraksi dengan penyedia layanan publik masih melakukan praktik suap dengan berbagai alasan.

Menurut Fahmi, maraknya praktik korupsi dan suap di lembaga publik secara tidak langsung mengancam Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN tidak akan berjalan efektif saat upaya penegakan hukum dan pencegahan serta pemberantasan korupsi sering terganggu oleh problem politik.

“Pemerintah harus lebih keras lagi mendorong implementasi Stranas PPK sebagai bagian dari penerapan ratifikasi UNCAC,” katanya.

Pada 2013-2014 sebagai tahun politik dan transisi kekuasaan, menurut Fahmi, harus menjadi momentum pembenahan besar di ranah politik. Partai politik dan para kandidat calon anggota parlemen juga presiden atau wakil presiden harus mengedepankan nilai integritas sebagai orientasi lembaga politik yang lebih bermartabat.

“Hal ini untuk menjawab harapan masyarakat yang tinggi terhadap integritas dan antikorupsi. Juga untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga politik yang kini terpuruk,” ujarnya. Ridwan Maulana

Linknya gan: http://goo.gl/jhR9DA