Ketika terjun ke kancah politik, Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertekad mengusung misi perubahan. Ia tidak gentar membela kepentingan rakyat miskin meskipun terkadang tidak senada dengan 'target' partainya.

Awalnya Ahok tidak pernah bermimpi menjadi politikus. Cita-cita ayah 3 anak ini ingin menjadi konglomerat. Namun garis hidup berkata lain. Suami Veronika Tan ini akhirnya nyemplung ke dunia politik.

Ahok ingin membantu rakyat miskin dengan setia melayani mereka. Sepak terjang Ahok terkadang dinilai tidak populis bahkan dipandang sebelah mata. Namun, ia pantang menyerah.

Ahok bahkan rela jikalau dipecat Partai Gerindra yang marah karena kebijakannya dianggap mengancam suara partainya di Pemilu 2014.

Dalam mengemban tugasnya, Ahok selalu mengedepankan transparansi dan antikorupsi. Penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013 disabetnya karena rapat anggaran yang dipimpin Ahok disiarkan melalui Youtube.

Berikut 4 gaya politisi baik ala Ahok:


1. Partai Mau Pecat, Silakan



Secara mengejutkan Ahok berani mengungkap kemarahan partainya terhadap kebijakan yang terkadang tak populis. Ahok siap dengan segala konsekuensinya.

"Aku cuma bilang, kan ada yang bilang kalau saya disidang bisa dipecat. Ya saya bilang, kalau saya dipecat, saya sih biasa-biasa saja. Mau bilang apa kalau partai mau pecat? Kita nggak punya saham di partai mau gimana?" kata Ahok sambil tertawa.

Hal ini disampaikan Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/12/2013).

Sebelumnya Ahok memang bicara soal kemarahan Gerindra menyoal kebijakan penertiban PKL. Kebijakan itu dikeluhkan Gerindra bisa mengganggu konsolidasi menuju Pemilu 2014.

"Semua PKL harus disikat habis. Sedangkan partai marah sama saya, mereka mikir momen 2014, memanfaatkan orang-orang itu untuk pilih," beber Ahok dalam acara Rembug Provinsi 2013 bertema "Bersama Membangun Jakarta Baru" di Hotel Lumire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, hari ini.

Tak hanya soal PKL, partai juga rewel soal kebijakan sterilisasi busway. Namun Ahok tak takut menghadapi partainya sendiri, dia menegaskan siap menghadapi risikonya.

Namun Ketua DPP Gerindra Pius Lustrilanang menepis semua pernyataan Ahok. Pius menegaskan Gerindra selalu mendukung kebijakan Jokowi-Ahok yang pro rakyat.

Ahok mengakui saat bekerja sebagai Wakil Gubernur DKI, kadang dia harus memilih antara mendukung kebijakan Gubernur Joko Widodo (Jokowi) atau kehendak Gerindra. Hal ini terjadi saat dia dan Jokowi mengetok kebijakan-kebijakan yang tak populer.

"Kenapa busway steril sekarang, padahal bus belum datang. Partai bilang, apa nggak bisa nanti habis Pemilu baru kamu (Ahok) keluarkan kebijakan nggak populer," ujar Ahok dalam acara Rembug Provinsi 2013 bertema "Bersama Membangun Jakarta Baru" di Hotel Lumire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2013).

Ahok menjelaskan bahwa jika sterilisasi busway tak segera dilakukan, tahun depan Jakarta terancam macet total. Menurutnya, jika busway steril maka Kopaja akan bersedia menambah armada dan trayeknya.

Ahok bercerita bahwa kadang partainya marah kepadanya. Sebab, kebijakan tak populer akan tidak menguntungkan partainya untuk pemilu 2014 nanti.

Ahok menegaskan dirinya lebih memilih mendukung kebijakan Jokowi ketika ada perbedaan pendapat antara kebijakan Jokowi dan kepentingan partai.

"Karena ini soal sumpah jabatan, janji saya saat kampanye membuat Pak Jokowi berhasil menjadi gubernur Jakarta," katanya.

"Pak Gubernur dan saya bilang, kalau partai mau pecat, silakan. Kami ingin mendidik orang jakarta yang konyol seperti ini," tandasnya.


2. Sikat PKL Liar, Disemprot Partai



Ketegasan kepemimpinan Jokowi-Ahok di DKI Jakarta ternyata tak sepenuhnya didukung partai pengusungnya. Ahok mengungkap partai pengusungnya yakni Gerindra yang marah ketika kebijakan yang diambil tidak pro 'kepentingan 2014' alias tidak populer.

"Semua PKL harus disikat habis. Caranya, naikkan denda, ada yang protes? ada. Ada yang lapor ke Komnas HAM. Sedangkan partai marah sama saya, mereka mikir momen 2014, memanfaatkan orang-orang itu untuk pilih," beber Ahok.

Hal ini disampaikan Ahok dalam acara Rembug Provinsi 2013 bertema "Bersama Membangun Jakarta Baru" di Hotel Lumire, Jalan Senen Raya, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2013).

Menurut Ahok, untuk membenahi Jakarta memang diperlukan ketegasan. Partai harusnya mendukung dia dan Jokowi mengubah Jakarta.

"Minimal lima tahun ini kita berantem. Kalau nggak, nggak akan selesai. Tapi kita nggak main sikat karena ada beberapa pasar rakyat yang nggak siap. Makanya ada kaki lima night market," kata Ahok.

Tak hanya soal PKL, partai juga rewel soal kebijakan sterilisasi jalur Busway. "Kenapa busway steril sekarang, padahal bus belum datang. Partai bilang, apa nggak bisa nanti habis pemilu baru kamu (Ahok) keluarkan kebijakan nggak populer," beber Ahok lagi.

Namun Ahok dan Jokowi tak takut menghadapi tantangan dari internal partainya sendiri. Bahkan Ahok dan Jokowi siap menghadapi risiko apa pun.

"Pak Gubernur dan saya bilang, kalau partai mau pecat, silakan. Kami ingin mendidik orang Jakarta yang konyol seperti ini," tegas Ahok.


3. Siap Tidak Dipilih 7 Turunan



Warga Jl Fatmawati tetap menyuarakan protes pada Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal pembangunan proyek MRT. Ia dianggap tidak konsisten dengan janjinya saat kampanye. Apa tanggapan Ahok?

"Kalau anda merasa salah pilih saya ya jangan pilih. Sumpah aja 7 turunan jangan pilih saya," kata Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2013).

Ahok berdalih jika saat ini ia harus mengutamakan kepentingan warga DKI secara keseluruhan. Bukan segelintir orang atau para konstituennya.

"Sekarang saya harus mementingkan kepentingan seluruh DKI atau kepentingan sekelompok orang yang milih saya? Makanya saya tegaskan kepada mereka, saya hanya taat kepada konstitusi bukan konstituen," tegasnya.

Ia pun mengaku siap jika langkahnya ini membuat elektabilitasnya menurun drastis. Namun, hal tersebut harus berbuah transportasi massal yang baik di Jakarta.

"Saya sudah rela untuk tidak dipilih, asal pola transportasi makro di DKI selesai, yang selama ini tidak pernah selesai. Sebagai orang politik siapa yang mau menyelesaikan proyek 6 tahun 7 tahun? Kita kan butuh dipilih kembali, makanya terus MRT itu berpuluh-puluh tahun begitu, karena semua orang tidak berani memutuskan," jelas politisi Gerindra ini.

Pembangunan MRT saat itu menjadi polemik bagi warga Fatmawati dan Pemprov DKI. Warga menolak pembangunan tersebut dengan berbagai alasan. Penolakan terus berlanjut namun pembangunan MRT juga tetap berjalan.

"Tantangan saya sama mereka jangan pilih saya lagi, ingat baik-baik, saya pilih transportasi makro harus jalan di DKI apapun risikonya," tandasnya.


4. Tak Gentar Lawan Korupsi



Ahok mengingatkan kepada seluruh pegawai Pemprov DKI tegas menolak korupsi.

"Bapak dan Ibu jangan pernah takut melawan korupsi, menolak suap, kita lawan bersama," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

Ahok mengatakan, dirinya dan Gubernur Jokowi berupaya membangun pemerintahan yang bersih. Ia berharap tahun 2015, jajaran pegawai Pemprov DKI Jakarta bebas dari korupsi.

Ahok pun mendapat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2013 karena rapat anggaran yang dipimpin Ahok disiarkan melalui Youtube.

"Peraih BHACA 2013 adalah Bapak Basuki T Purnama atau Ahok. Dia bersih, transparan dan pro (pemberantasan korupsi). Beliau terjun di politik atas dasar pengorbanan, kejujuran, dan pelayanan. Kita lihat konsistensi beliau sejak jadi anggota DPRD, bupati, anggota DPR dan wagub Jakarta," ujar Betti Alisjahbana, Ketua Dewan Juri BHACA 2013.

Betti menuturkan, Ahok mengkaji ulang dan memangkas anggaran untuk efisiensi. Hal ini membuka mata publik untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan anggaran.

"Dia (Ahok) rutin melaporkan penerimaan gaji gubernur dan wagub. Menyiarkan rapat anggaran melalui Youtube, dan Pak Basuki meminta Dinas PU memotong anggaran 25 persen," kata Betti.

Betti menambahkan, transaksi keuangan Pemprov DKI kini transparan apalagi ditunjang dengan transaksi online. Sistem itu juga mengawasi pengelolaan keuangan BUMD. Transaksi itu akan diaudit auditor dibantu Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi.

Ahok memiliki saran bagi para pejabat agar tak tergiur korupsi. Dia menyarankan agar mereka tertib dalam menggunakan uang. Jangan boros.

"Cukupkan dengan gajimu. Jam tangan jangan ganti, biar 20 tahun pakai terus. Jam tangan 1 saja, sepatu juga satu saja," jelas Ahok di balai kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (3/10/2013).


[URL="http://news.detik..com/read/2013/12/03/100129/2430691/10/0/ini-4-gaya-politisi-baik-ala-ahok9922032"]SUMBER[/URL]