TEMPO.CO, Jakarta - Satu tahun sudah Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah dilantik pada 15 Oktober 2012. Pada era kepemimpinan mereka, reformasi birokrasi baru terasa di level kelurahan dan kecamatan. Pada Juni lalu, muncul 267 lurah dan 44 camat baru hasil seleksi lelang jabatan.

Dari hasil blusukan, Jokowi mengatakan tidak menemukan keluhan berarti di kecamatan dan kelurahan. Pelayanan KTP, kartu keluarga, dan surat pindah, misalnya, dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, pengaduan di sektor perhubungan, terutama kemacetan, menempati posisi teratas.

Dalam wawancara dengan Tempo, Senin, 14 Oktober 2013, Jokowi memastikan pembenahan tak berhenti di tingkat lurah dan camat. »Lihat saja nanti, siapa yang disembelih,” ujarnya. Persoalan birokrasi di mana pun sama: mencari zona nyaman. Terlebih lagi, budaya kerja yang dibangun bukan kompetisi dan berorientasi hasil. Berikut ini petikan perbincangan dengan mantan Wali Kota Solo itu.

Apa hasil reformasi birokrasi selama setahun ini?

Kami ingin membawa tradisi baru yang berorientasi hasil, yakni pelayanan. Desember nanti, ada survei ke masyarakat apakah mereka sudah merasa dilayani di kelurahan dan kecamatan. Birokrasi di mana-mana senang dengan zona nyaman. Sayangnya, yang dibangun bukan budaya kompetisi dan hasil, melainkan berorientasi prosedur. Itulah kenapa ada lelang jabatan. Kami ingin mendapatkan birokrasi, pemimpin wilayah yang melayani. Tentu perlu waktu.

Selain dari survei, dari mana Anda mendapat masukan tentang kinerja pemerintahan?

J: Ada tempat pengaduan di lantai tiga Balai Kota, yang hasilnya saya dapatkan setiap Jumat. Sehingga, waktu rapat pimpinan Senin, saya sampaikan, »apa yang harus kamu lakukan, ini yang kurang, itu sudah baik”.

Keluhan paling banyak di sektor perhubungan, terutama soal kemacetan. Apakah ada rencana merombak dinas terkait?

Kalau dirombak, apa kemudian jalanan tidak macet? Masalah mendasarnya ada pada transportasi massal yang terlambat. Seharusnya monorel dan MRT itu sudah ada 20 tahun lalu. Kami tidak berani menerapkan genap-ganjil karena nanti masyarakat mau naik apa kalau sekarang saja sudah berjejalan di angkutan umum. Ini problem lapangannya rumit.

Lalu, bagaimana penerapan reward and punishment?

Saya enggak pernah marah-marah. Lihat saja nanti siapa yang disembelih. Kalau seseorang ditempatkan di sebuah posisi dan bisa menyelesaikan persoalan, kenapa harus dicopot? Tetapi kalau dia tidak bermanfaat atau malah menambah masalah, buat apa?

Apakah masukan dari »mata-mata” Anda di lapangan turut mempengaruhi kebijakan?

Mereka bertugas mengecek program di lapangan. Supaya seimbang dengan birokrasi, harus ada »telinga” yang lain. Jangan sampai kita dipagari sehingga informasi yang datang cuma »baik, Pak, sudah bagus”. Saya yang menentukan apakah masalah ini cukup ditangani wali kota, camat, atau lurah. Tes dulu mereka. Kalau sudah mengeluh, baru saya atasi.

Gimana Pendapat agan semua?