Wakil Ketua Komisi III DPRyang juga politisi GolkarAziz Syamsuddin meminta agar KPK tak melakukan panggilan kepada para politisi jelang Pemilu 2014. Hal ini dikhawatirkan, pemanggilan bisa menjadi serangan politik bagi penguasa lewat penegakan hukum.

"Kalau dulu tahun 2009, ada kesepakatan pimpinan KPK, kepolisian, kejaksaan, H minus sekian tidak ada pemanggilan proses yang menggoncang situasi politik," ujar Aziz saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR dan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12).

Menurut dia, pemanggilan dapat menggoyang pencalonan politisi baik eksekutif maupun legislatif. Dia khawatir, jelang pencoblosan akan semakin banyak laporan yang masuk untuk membunuh karakter seseorang agar tak lagi dipilih.

"Dalam rangka pemilu legislatif mungkin ada di sistem yang kita bangun terhadap KPK, kepolisian dan kejaksaan untuk tidak menggoyang capres atau ada anggota pemilu legislatif. Saya khawatir jelang 9 April semakin banyak yang dilaporkan ke KPK," tegas dia.

Laporan tersebut, dia meyakini, hanya untuk sekadar ekspose dan pembunuhan karakter. Karena itu, politisi Golkar ingin penegak hukum sepakat tak melakukan pemanggilan kepada siapapun jelang pemilu.

"Laporan disengaja, masalah mau dipanggil atau tidak yang penting eksposnya. Supaya pesta rakyat tidak terganggu oleh situasi yang memainkan politik ini perlu diantisipasi. Tantangan ke depan, kami yakin koordinasi dengan pihak KPK tentu bisa jadi perubahan," pungkasnya.


SUMBER