Jakarta (Antara) - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan tindaklanjut pembuatan satelit khusus pertahanan menjadi tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kami tidak pada tataran teknis siapa yang membuat atau bagaimana membelinya, dalam rapat gabungan Komisi I dengan Pemerintah, kami membicarakan kelemahan sistem informasi dan komunikasi," kata Menhan selepas acara diskusi di Jakarta, Jumat.

Menhan mengatakan Indonesia selama ini menggunakan satelit sistem informasi dan komunikasi sewaan yang dimiliki negara asing.

"Kami semua sepakat Indonesia memerlukan sistem teknologi informasi dan komunikasi di bawah kendali kita, terutama untuk masalah intelijen, keamanan yang dapat dipakai Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BIN, TNI, Kepolisian, dan Lembaga Sandi Negara," kata Menhan.

Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengatakan usulan tentang pengadaan satelit khusus pertahanan masih pada tahapan keputusan politik pertama yang harus dilanjutkan dengan langkah berikutnya.

"Kita harus memastikan bahwa ide ini dapat diakomodasi dalam program dan anggaran 2014, mengingat urgensi fungsinya," kata Mahfudz.

Namun, lanjut Mahfudz, ide pengadaan satelit pertahanan mandiri memerlukan mekanisme tambahan mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 telah disahkan.

"Kami belum sampai pada pembahasan teknis. Pemimpin untuk pengadaan satelit adalah Kemenkominfo sedangkan penggunanya untuk sektor keamanan, pertahanan, intelijen, dan hubungan luar negeri," kata Mahfudz.(rr)

========================================================
emang satelit remote sensing itu satelit pertahanan....